Jumat 03 Sep 2010 06:15 WIB

Presiden Instruksikan Investigasi Kasus Buol

Rep: M Ikhsan Shiddieqy |/ Red: taufik rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera meminta pertanggungjawaban bupati dan gubernur atas terjadinya kerusuhan yang melibatkan masyarakat dan polisi di Buol, Sulawesi Tengah. Presiden juga akan meminta pertanggungjawaban kepolisian dan menanyakan apa yang telah dilakukan di daerah untuk mengatasi masalah yang menimbulkan korban jiwa ini.

"Di daerah ada forum Muspida pimpinannya adalah gubernur atau Bupati. Mereka bisa satu untuk bersinergi sebelum segalanya menjadi terlambat. Saya melihat rasa tanggung jawab profesionalisme sinergi dan koordinasi ini yang belum berlangsung dengan baik," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (2/8).

Menurut Presiden, pemimpin yang baik mesti mengerti apa yang terjadi. "Mestinya dengan cepat dan responsif dan tepat semua resources digunakan. Kalau solusinya hanya mengandalkan dua SSK (Satuan Setingka Kompi) Brimob dikirim ke depan, keadaan geografisnya tidak memungkinkan, masih harus ditambah lagi, pasti terlambat," kata Presiden.

Presiden meminta adanya investigasi terhadap kejadian ini. "Bagi yang melanggar hukum pada saatnya harus ditindak tegas," katanya. Menurut Presiden, tidak boleh anarki demi anarki berlangsng di negeri ini. Kerusuhan Buol, kata Presiden, mencoreng bulan suci Ramadhan.

"Ada juga koreksi saya, biasanya, ketika terjadi sesuatu, terus oleh pemimpin-pemimpin dianggap sudah selesai, itu belum. Mesti ada buntut, kalau kita mengerti sampai betul melewati batas aman, baru sedikit relaks kita," kata Presiden. Tapi, hari-hari yang penuh dengan ketegangan itu harus terus dikelola, dijaga, seperti kejadian dulu di Priok, Batam, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Kejadian seperti ini, kata Presiden, sebenarnya bisa dicegah kalau semua perangkat yang ada di daerah bekerja dengan baik. Bukan hanya Polri, meskipun Polri tentu memiliki tanggung jawab yang besar, tetapi gubernur, bupati, camat, pemerintah daerah harusnya sangat aktif untuk mengelola berkomunikasi memberikan penjelasan.

"TNI yang ada di situ, juga harus bisa berkolaborasi dengan Polri untuk mengatasi keadaan. Kita punya pengalaman di waktu yang lalu, antisipasi yang kurang, sinergi yang tidak baik, respons yang kurang, dan tanggung jawab yang tidak penuh yang semestinya bisa kita cegah, terjadi," kata Presiden.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement