REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan penggunaan Hak Interpelasi oleh Partai Golkar terkait insiden Tanjung Berakit antara Indonesia dan Malaysia. Fraksi PAN menyarankan adanya rapat gabungan antarkomisi di DPR dengan pemerintah untuk meredakan konflik dengan Malaysia.

“Kita sudah sering interpelasi yang dijawab menteri tapi abis itu tidak bisa apa-apa lagi,” kata Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/8).

Menurut Tjatur, ketimbang mengusulkan Interpelasi DPR lebih baik mejadwalkan rapat gabungan antarkomisi untuk membicarakan masalah pertahanan dan perbatasan. Komisi terkait seperti Komisi I, III, V, dan VII bisa mengadakan rapat bersama dengan instansi terkait pemerintah. Dalam rapat gabungan tersebut, kata Tjatur, DPR dan Pemerintah mencari solusi bersama untuk mempertahankan kedaultan Republik Indonesia.

Terkait politik anggaran, Tjatur menyarankan adanya peningkatan anggaran untuk peningkatan kualitas alat utama sistem pertahanan (alutsista) secara signifikan. Karenanya, dirinya menyarankan, tahun depan beberapa kementerian agak “berpuasa” dahulu. Maksudnya, anggaran belanja negara tahun depan difokuskan untuk pertahanan. ''Kalau ada silpa tahun ini ditambah anggaran tahun depan anggaran pertahanan kita minimum butuh Rp 100 triliun,'' tambahnya.

Ditanya alasan perlunya peningkatan anggaran pertahanan tersebut, Tjatur menjawab, hal itu untuk mengimbangi lemahnya diplomasi Indonesia dengan negara tetangga. Di negara manapun, kata Tjatur, diplomasi didukung oleh pertahanan dan ekonomi yang kuat. Belum kuatnya ekonomi Indonesia, kata Tjatur, bisa diimbangi dengan mempercepat perbaikan kualitas alutsista.

Ikuti Whatsapp Channel Republika