REPUBLIKA.CO.ID,PAMEKASAN--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), A. Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa sekitar 500.000 orang lebih dari total 2,2 juta jiwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia bermasalah.

"Umumnya persoalan para TKI ini karena tidak memiliki identitas resmi di sana," katanya seusai melakukan kunjungan kerja di Pendopo Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Ahad.

Muhaimin mengemukakan, selain tidak memiliki kartu identitas, sebanyak 177 diantaranya terjerat hukum dan kini sedang ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Malaysia. "Penanganan yang dilakukan oleh KBRI berupa bantuan hukum terhadap mereka dan mengurus segala kelengkapan administrasinya," terang Muhaimin Iskandar.

Umumnya, kata Muhaimin, para TKI yang berkerja di Malaysia ini memang berpendidikan rendah dan rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga mereka tidak mengerti tentang aturan dan ketentuan yang berlaku. " Kebanyakan yang ada disana memang merupakan TKI illegal. Artinya tidak melalui jalur resmi yang ada di Indonesia," tutur Muhaimin Iskandar.

Dalam kesempatan itu Muhaimin juga mengimbau agar warga yang hendak bekerja ke luar negeri hendaknya melalui jalur resmi saja, yakni melalui Dinas Tenaga Kerja setempat dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) yang telah ditunjuk pemerintah.

Sebab selain gajinya lebih mahal, kata Muhaimin, keselamatan kerja melalui jalur resmi juga lebih terjamin dibanding melalui jalur tidak sah.

"Yang jelas, kalau bekerja melalui jalur yang legal itu lebih mahal. Mereka disana aman dan mendapat perlindungan pula," terangnya.

Sementara terkait memanasnya hubungan kedua negara akhir-akhir ini, Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan, tidak berpengaruh terhadap keberadaan tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia.

"Memang ada masalah hukum yang menimpa TKI, tapi itu bukan karena pengaruh memanasnya hubungan kedua negara," kata Muhaimin Iskandar menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika