REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Fraksi PDI-P akan tetap maju untuk memperjuangkan hak interpelasi Malaysia. Sebab, isu penghinaan Malaysia merupakan isu yang sistemik dan berlangsung lama serta berkali-kali.
“Bahkan cenderung meningkat akibat sikap pemerintah yang sehingga mereka ngelunjak,” kata anggota fraksi PDIP, Eva Sundari kepada Republika, ahad (29/8). Menurut dia, DPR harus tetap melanjutkan hak interpelasi lewat panitia khusus ini.
Maka, meskipun tiga partai besar, PPP, PAN dan Partai Demokrat menentang usulan penggunaan hak interpelasi DPR untuk meminta penjelasan Presiden atas lembeknya diplomasi Pemerintah terhadap Malaysia tersebut, Eva bergeming. Ia tetap bersikukuh bahwa pemerintah harus dimintai pertanggung jawabannya.
Apalagi, menurut dia, sedikitnya dukungan bagi hak interpelasi tersebut tidak membutuhkan banyak suara. Syarat administrasinya, jelas Eva, hanya membutuhkan persetujuam dari 25 orang kemudian akan diputuskan di bamus DPR dan diagendakan di paripurna. “Nanti di votingnya di paripurna,” kata Eva.
Fraksi PPP dan PAN bahkan beranggapan, sebaiknya tidak terburu-buru menuntut hak interpelasi. Sebab urusan diplomasi, dianggap, berada di tangan Menlu dan belum tentu diplomasi tukar guling tawanan yang tidak sederajat itu atas perintah Presiden.
Karenanya, DPR dianggap lebih perlu untuk meminta penjelasan Menlu Marty Natalegawa terkait insiden penangkapan tiga petugas DKP Kepri oleh Polisi Malaysia. Kedua fraksi menilai langkah konkret Menlu lebih berarti ketimbang menyalahkan Presiden.
Menanggapi hal ini, Eva mengatakan, dalam pelaksanaan hak interpelasi, pansus akan memanggil menteri. Sebab, menurut UU MD3, presiden dapat diwakili menteri. Hanya bedanya, kalau melakukan pembentukan pansus, maka pemeriksaan yang dilakukan akan lebih intensif.
“Yakni sesuai dengan kerangka yang diputuskan di pansus dan bisa memanggil siapapun pihak terkait, seperti kasus century,” kata dia. Pendekatanya pun, menurut dia, lebih komprehensif. Jadi, tambahnya,pansus akan mencari rekomendasi solusi agar kebijakan bebas aktif Indonesia tak mengorbankan martabat bangsa dan bahkan membuat Malaysia memberikan penghormatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika