REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengharapkan pemerintah Indonesia meminta klarifikasi kepada Malaysia terkait penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Malaysia dalam pertemuan dengan negeri jiran tersebut yang direncanakan 6 September 2010 nanti.
"Pertemuan yang dijadwalkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 6 September yang akan datang sebaiknya pertemuan tersebut digunakan untuk mengklarifikasi dua hal penting sebagai solusi ketegangan hubungan kedua negara," katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, dua hal penting yang harus diklarifikasi tersebut adalah penentuan tempat terjadinya penangkapan nelayan Malaysia oleh Petugas KKP. "Di wilayah laut Indonesia, di wilayah laut Malaysia atau di wilayah laut yang dipersengketakan kedua negara," katanya.
Selain itu menurut dia, meminta penjelasan dari Malaysia tentang penanganan ketiga petugas KKP yang diduga merendahkan martabat. "Apa yang menjadi alasan otoritas Malaysia untuk memperlakukan tiga petugas DKP seperti pelaku kejahatan," katanya.
Ia mengatakan, dengan dua agenda pembahasan tersebut diharapkan dapat dibuat komunike yang harus dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ke depan. Ia menambahkan, publik Indonesia dan Malaysia juga harus mendapatkan informasi secara lebih mendetail atas dua isu yang dibicarakan, sehingga memahami masalah berdasarkan fakta dan bukti.
"Publik jangan dibuat berspekulasi dalam melihat insiden di perbatasan yang berakibat pada penggunaan emosi daripada akal sehat," katanya.
Dia menilai hingga saat ini pemberitaan masih simpang siur. Menurut dia, pemerintah tidak satu suara dalam menyikapi insiden penangkapan tiga petugas dinas KKP oleh kepolisian diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berikat, Bintan pada 13 Agustus 2010 itu.
Hikmahanto menyayangkan adanya penyampaian informasi yang berbeda antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan Kementerian Luar Negeri soal insiden tersebut. Menteri dan para pejabat di Kementrian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa para petugas saat penangkapan berada di wilayah laut Indonesia.
Sementara Dirjen Perjanjian Internasional Kemenlu mempertanyakan kepastian para petugas KKP di wilayah laut Indonesia mengingat "Global Positioning System" tidak bekerja semestinya dan menjadikan ketidakberanian para petugas KKP menghadapi Polisi Malaysia sebagai dasar untuk meragukan penangkapan di wilayah laut Indonesia.
Menurut dia, pertemuan 6 September tersebut menjadi ajang yang sangat penting bagi kedua negara untuk dapat menjelaskan insiden tersebut dan bisa menjadi dasar dalam membangun hubungan yang lebih baik ke depan.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut akan menjadi sia-sia bila membicarakan masalah perbatasan karena masalah perbatasan wilayah bukanlah hal yang mudah untuk disepakati. "Masing-masing negara tidak akan mundur sejengkalpun atas klaim kedaulatan mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
