REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono menegaskan, demokrasi yang tengah dilaksanakan bangsa Indonesia jangan sampai kembali ke titik nol. ''Jika demokrasi kita kembali ke titik nol maka biaya sosial yang harus ditanggung sangat besar,'' katanya, saat memberikan pembekalan pada peserta Program Pendidakan Regular Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Kamis (19/8).

Boediono menegaskan, untuk melanggengkan demokrasi yang tengah berjalan, perlu konsolidasi dari para elit politik. ''Masing-masing elit politik harus bermain sesuai aturan main, sambil saling berkonsolidasi sehingga terwujud sistem demokrasi yang solid,'' ujarnya.

Jika masih ada celah dalam aturan main yang ada, masing-masing elit pollitik jangan saling memanfaatkan untuk menjatuhkan satu sama lain. Boediono menjabarkan, demokrasi yang solid akan mendukung pemerintahan yang efektif. Pemerintah yang efektif akan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mensejahterakan rakyat secara adil dan merata.

''Saya tahu, tidak mudah untuk para elit dengan berbagai kepentingan berkonsolidasi, mendukung pemerintahan yang efektif dan perekonomian nasional yang tumbuh pesat. Namun, itu bukan berarti tidak dapat dilakukan,'' ujarnya.

Berdasar buku "The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad is a book" karangan Fareed Zakaria, Wapres menggambarkan, demokrasi akan sukses jika pendapatan per kapita masyarakatnya mencapai 6.600 dolar AS. ''Pada 2007, pendapatan per kapita kita sudah mencapai 4.000 dolar AS. Tetapi bukan berarti, kita akan gagal. Demokrasi kita yang telah berjalan dengan sekitar pendapatan per kapita 2/3 tersebut, masih dapat berjalan baik,'' tuturnya.

Wapres mencontohkan, India dengan pendapatan per kapita di bawah 6.600 dolar AS demokrasinya tetap berjalan baik dengan segala tantangan yang dihadapi. ''Karena itu, saya tetap optimistis demokrasi kita akan berjalan makin baik, asal setiap elit mau berkonsolidsi. Hanya itu kuncinya, konsolidasi,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika