REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kondisi masyarakat saat ini jauh dari harapan yang diamanatkan konstitusi. Bahkan sebenarnya jumlah penduduk miskin jauh lebih tinggi dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini ditegaskan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka'ban dalam konferensi pers di DPP PBB, Jakarta, Rabu (18/8).

''Ini akibat kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang terlalu liberal. Semua komponen bangsa harus menyadari ini,'' seru Ka'ban. PBB juga mengeluarkan 10 poin tuntutan pembebasan rakyat.

Dalam satu poin tuntutan PBB tersebut adalah agar pemerintah harus membebaskan politik Indonesia dari praktek gincu pencitraan. ''Juga bebaskan dari kartelisasi dan transaksional kekuasaan yang menghasilkan korupsi berkelanjutan,'' kata Ka'ban.

Selain itu, menurut Ka'ban, PBB meminta agar pemerintah juga membebaskan bangsa ini dari praktik kemitraan global yang tidak adil dan menjadikan negara tidak mandiri. ''Juga bebaskan rakyat dari kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan yang disparitatif,'' papar Ka'ban didampingi sekjen PBB BM Wibowo dan sejumlah pimpinan PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika