REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad setuju jika kapal-kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikelola TNI Angkatan Laut melalui sebuah kerja sama. Fadel setuju agar KKP lebih fokus kepada sisi ekonomi dari kelautan dan perikanan, sedangkan perbatasan laut tetap menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

"Saya tidak keberatan, artinya kalau usul itu memang kita kaji artinya memang bagusnya ya di kementerian saya (KKP) urus ekonomi. Dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perbatasan, keamanan, itu aparat keamanan sebaiknya menurut saya," kata Fadel di Istana Merdeka, Selasa (17/2). Dia justru keberatan dengan usulan agar pegawai-pegawai KKP di lapangan dibekali senjata api. "Padahal kami kan orang-orang sipil kan, itu kan persoalan nanti kan suatu waktu ada apa-apa di lautan kita tidak tahu ya tiba2 ada aparat," ujar Fadel menegaskan.

Menurut Fadel, KKP memiliki kapal sebanyak 40 unit. Dari jumlah itu, 17 unit dilengkapi senjata api. Infrastruktur untuk menjaga perbatasan juga banyak dimiliki institusi sipil lainnya. "Juga ada di tempat-tempat sipil yang lain, SAR, perhubungan, kalau ini kita atur seperti usulan tadi kita atur kembali saya kira ini lebih baik, lebih efisien, lebih efektif," kata Fadel.

Dia mengatakan, insiden masuknya kapal pencari ikan Malaysia baru-baru ini merupakan kejadian yang kesepuluh kalinya. "Pengalaman pahit yang kita hadapi dan pengalaman ini bukan yang pertama kali, sudah berapa kali kita, sudah 10 kali kita mengalami yang seperti begini dengan Malaysia," ujar dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika