REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menilai pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak memberikan penjelasan mengenai pencapaian target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran."Pidato kenegaraan Presiden menggambarkan tentang apa yang akan dikerjakan di depan tetapi tidak menjelaskan tentang mengapa target periode pertama masa jabatan tidak tercapai yaitu kemiskinan menjadi 8,2 persen dan angka pengangguran menjadi 5,1 persen pada 2009," katanya melalui layanan pesan pendek kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Presiden, kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, juga tidak memberikan penjelasan tentang kenaikan harga bahan pokok serta biaya pendidikan yang membebani rakyat dan mendorong inflasi di luar target.Padahal, menurut dia, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih pada upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia mengatakan pemerintah juga seharusnya mengikuti perubahan cara pandang dalam pembangunan dengan perubahan kebijakan yang dapat dirasakan rakyat secara langsung.Kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kata dia, antara lain akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh.
"Tapi kenyataannya tidak demikian, sebagai catatan sejak tahun 2004 tren `gini ratio` atau ukuran ketimpangan pendapatan Indonesia semakin meningkat," katanya.Saat menyampaikan pidato kenegaraannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa salah satu pilar dari visi pembangunan pemerintah adalah kesejahteraan.
Dalam hal ini Presiden menyatakan prinsip dasar pembangunan pemerintah adalah "Pembangunan untuk Semua" (Development for All), pembangunan yang inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun di desa. "Tidak ada gunanya pembangunan kalau rakyat semakin termarginalkan. Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar," katanya.
Presiden mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan.
Menurut Presiden, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals /MDGs) yang telah kita sepakati tahun 2015. "Ke depan kita harus sungguh mengelola pertumbuhan penduduk kita. Program Keluarga Berencana untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil," katanya.
Pemerintah, kata dia, akan mengalirkan lebih banyak dana untuk memperluas cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program pro-rakyat. "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah, terus kita perluas. Jangkauan pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil," kata Presiden.
Menurut Presiden, melalui anggaran yang berkelanjutan dalam lima tahun ke depan pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun, atau Rp20 triliun setiap tahunnya, bagi kepentingan KUR. "Kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika