REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Sistem demokrasi di Indonesia belum mampu mendistribusikan insentif demokrasi secara adil. Distribusi insentif demokrasi itu dinilai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, masih timpang.

Anas mengungkapkan hal tersebut saat memberikan orasi ilmiah di depan 810 wisudawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (7/8).

‘’Penikmat insentif demokrasi yang dibangun sekarang ini masih sebatas kelompok tertentu saja. Itu terjadi di pusat maupun daerah. Jadi, demokrasi yang berjalan belum mampu mendistribusikan insentif demokrasi secara merata,’’ papar mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini.

Meski begitu, dia mengakui bahwa demokrasi yang dibangun pascareformasi telah menciptakan kemakmuran. Hanya saja, tutur pria berpenampilan kalem belum ini, masih belum diikuti kemakmuran ekonomi secara adil.  

Menurut prediksi dia, itu karena usia demokrasi di Indonesia masih sangat muda. Demokrasi di Indonesia baru bergulir sekitar 12 tahun lalu. Untuk itu, kata dia, pembangunan demokrasi yang sesungguhnya telah menjadi keinginan semua kalangan.

Karena itu, kata Anas, harus ada konsep sistem demokrasi produkstif. Sistem tersebut harus ikut menentukan distribusi demokrasi melalui kebijakan yang tepat. Berdasarkan penilaian dia,  partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika