REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono mempersilakan pers dan komponen lain untuk mengontrol ketat pemerintah, namun tetap memberikan kesempatan pemerintah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. "Silakan, kontrol ketat pemerintah namun berikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja dengan baik," katanya, saat memberikan pengarahan pada resepsi peringatan HUT ke-16 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta, Jumat.
Boediono menegaskan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak pernah berniat untuk memberangus atau melemahkan kebebasan pers. "Pemerintahan ini seperti AJI, yang merupakan anak kandung demokrasi yang ditandai kebebasan pers. Saya bisa berdiri di sini, karena aspirasi dan pilihan rakyat secara demokratis. Kami tidak mungkin mencederai demokrasi yang sudah terbangun," tuturnya.
Wapres mengakui, pada masa silam penguasa merupakan tantangan berat bagi demokrasi, kebebasan pers. Namun, lanjut dia, kini demokrasi telah tumbuh, kebebasan pers kini dapat bernafas lega. Pers dan komponen bangsa lainnya melalui pers dapat mengkritik bahkan melontarkan kecaman pedas kepada pemerintah."Setiap langkah menjadi sorotan, setiap bentuk penyelewengan terekspos secara telanjang. Saya yakin, demokrasi dan pemerintahan yang efektif saling mendukung satu sama lain," ujarnya.
Boediono mengatakan, bukan hal mudah untuk menyatukan demokrasi dan pemerintahan yang efektif.
Ia mengatakan, demokrasi akan berlanjut jika didukung legitimasi rakyat yakni mampu memberikan manfaat bagi rakyat. Demokrasi juga perlu disertai pemerintahan yang efektif, yang mampu menelurkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.
"Karena itu, saya meminta agar semua komponen bangsa dapat memainkan perannya masing-masing secara baik, untuk berkonsolidasi membangun demokrasi kita yang masih sangat muda. Kontrol ketat pemerintah, namun tetap beri peluang bagi pemerintah untuk membangun pemerintahan yang efektif," demikian Wapres Boediono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika