REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata melihat penerapan pembatasan sepeda motor setelah lebaran Idul Fitri di Jakarta masih belum tepat. Andy di Jakarta, Jumat mengatakan penerapan pembatasan sepeda motor sebaiknya diimbangi dengan pembenahan sistem transportasi makro.
Sehingga selain kereta api dan busway, lanjutnya, Pemprov DKI harus segera mewujudkan moda monorel, mass rapid transit (MRT) dan waterway. "Kalaupun memang sekarang baru bisa mewujudkannya melalui busway dan kereta api, tapi setidaknya dua moda transportasi tersebut harus bisa diperbaiki," ujar Andy.
Apabila pembenahan moda transportasi umum tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan pembatasan sepeda motor akan menimbulkan gejolak sosial. Pemprov DKI juga diminta mempertimbangkan kondisi masyarakat secara umum apabila pembatasan sepeda motor menjadi pilihan yang paling rasional.
Pertimbangan tersebut lanjut Andy karena pengguna kendaraan roda dua, umumnya merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Senada dengan Andy, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia, Alvinsyah mengatakan pembatasan sepeda motor harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas moda transportasi masal yang baik. "Jika memang ingin mengatasi kemacetan, maka lakukan dengan penuh dan tidak setengah-setengah. Kalau mau membatasi kendaraan, maka penuhi dulu hak masyarakat dalam mendapatkan fasilitas transportasi publik layak dan memadai," kata Alvinsyah.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI, Senin (26/7) mengatakan pihaknya mewacanakan pembatasan sepeda motor di kawasan tertentu pada jam sibuk. "Karena pertumbuhan sepeda motor ini sudah mendekati 900 unit per hari, ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi perlu ada kawasan tertentu, jam-jam tertentu kita larang motor lewat. Itu termasuk rekayasa teknik yang kita lakukan," katanya. Sedangkan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono, mengatakan, pembatasan kendaraan sepeda motor akan mulai diujicobakan selepas Lebaran tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika