REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR menyatakan dukungannya atas keinginan pemerintah menggelar pemilihan gubernur secara tidak langsung. Wacana yang diutarakan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dipandang patut dipertimbangkan.

Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan gubernur terhitung tidak memiliki wilayah kekuasaan, berbeda dengan kabupaten atau kota. ''Sebaiknya (gubernur) diisi saja oleh pejabat karier atau dengan pemilihan lagi seperti dulu,'' ujarnya, di Jakarta, Jumat (6/8).

Seandainya pun gubernur dipilih lewat mekanisme pemilukada, Marzuki menyarankan pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Alasannya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga kemungkinan memilih tak langsung gubernur terbuka. Pemilihan tak langsung gubernur juga diharapkan dapat mengurangi konflik yang kerap merambat dalam pemilukada.

Bagi pemilukada di tingkat kabupaten atau kota, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini melihat tidak perlu ada perubahan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilukada kabupaten atau kota. ''Artinya bila ada indikasi politik uang, harus bisa dibatalkan bila terbukti,'' cetusnya.

Begitu pula dengan upaya mengurangi ongkos politik dalam pemilukada. Jika dua hal itu sudah dapat diatasi, Marzuki yakin kualitas pemilukada akan membaik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika