REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) meminta jajarannya di pusat dan daerah agar tidak membuat pengeluaran konsumtif pada APBN dan APBD. Pengeluaran untuk belanja aparatur dan fasilitas pejabat lainnya harus ditekan semaksimal mungkin. Anggaran yang di pusat dan daerah ini harus digunakan secara efisien untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami sepakat, ke depan APBD juga makin harus berimbang. Kami cegah pengeluaran konsumtif dan dengan demikian makin banyak APBD digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup rakyat," ujar Presiden SBY dalam rapat kerja (raker) pemerintah dengan gubernur dan pimpinan DPRD di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (6/8).
Melalui raker, kata Presiden SBY, bisa diketahui situasi dan untuk apa saja anggaran digunakan di daerah dengan melihat potret APBD sekarang ini.
Di tengah berbagai masalah yang perlu dihadapi, Presiden SBY mengajak jajarannya agar jangan menyia-nyiakan momenntum dan peluang. Hal itu tidak lain agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, pengangguran bisa dikurangi, dan kemiskinan pun bisa diturunkan. "Seraya menjaga iklim investasi, kita tahu masih banyak persoalan berkaitan dengan iklim investasi pusat dan daerah mari perbaiki bersama-sama," katanya.
Presiden menambahkan, melalui raker selama dua hari ini bisa diketahui kebijakan dasar, potensi, dan situasi APBN, serta apa yang bisa dilakukan untuk alokasi dan distribusi anggaran dan apa yang tidak mungkin. "Dengan posisi itu kita sepakat APBN ke depan mesti makin sehat, berkualitas, dan berkesinambungan," jelasnya.
Presiden juga mengingatkan agar spending pembangunan dan stimulasi pertumbuhan itu meningkat, baik secara nominal maupun persentase, termasuk peningkatan porsi APBN dan APBD.
Melalui raker, kata Presiden SBY, juga bisa diketahui situasi dan untuk apa saja anggaran digunakan di daerah dengan melihat potret APBD sekarang ini. "Kita sepakat ke depan APBD juga makin harus berimbang. Kita cegah pengeluaran konsumtif dan dengan demikian makin banyak APBD digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup rakyat," ujarnya
Presiden menambahkan, raker juga menyepakati agar penyerapan APBN dan APBD bisa lebih cepat, termasuk diperlukan perbaikan, penyempurnaan, dan penyederhanaan berbagai aturan agar anggaran cepat diserap dan implementasikan. "Kita ingin semuanya itu berlangsung lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, tapi tepat akuntabel," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika