REPUBLIKA.CO.ID,Polri saat ini sudah menetapkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi.
"Gayus dijadikan tersangka untuk kasus korupsi dan kita masih melakukan penyidikan dari siapa saja Gayus menerima suap," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, Kamis.
Edward Aritonang tidak menyebutkan dari perusahaan mana saja Gayus menerima suap, terkait perusahaan yang ditanganinya, dengan alasan masih dalam proses penyidikan sehingga belum boleh disampaikan ke publik. "Kita mendalami kasus yang menimpa Gayus ada tiga hal yakni keterlibatannya dalam mafia hukum, kasus korupsi dengan menerima suap dan terkait dengan melanggar tindak pidana perpajakan," kata Edward, menjelaskan.
Kadiv Humas membantah pengakuan Gayus di persidangan yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya dipaksa karena tim independen yang memeriksa kebingungan mengenai siapa yang menyuap dan siapa yang disuap.
"Tim independen tidak kebingungan. Yang ada Gayus yang kebingungan. Hari ini dia (Gayus, red) mengatakan itu uang dari honor besok bilang uang dari perusahaan ini," kata Edward.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang nanti akan menuntut, jadi untuk sementara keterlibatan Gayus untuk kasus mafia hukum, polisi sudah melimpahkan ke JPU, katanya. Polri telah memeriksa 13 saksi yang diperiksa dari berbagai fungsi. Para saksi yang diperiksa tersebut ada yang berasal dari Ditjen Pajak dan ada pula dari beberapa perusahaan.
Kadiv Humas mengatakan penelitian dokumen yang ditemukan dalam safety box milik Gayus itu penting untuk bisa melihat dimana kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, sehingga negara dirugikan dalam hal ini, karena penerimaan negara lebih kecil dari yang seharusnya.
Kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp28 miliar yang berasal dari 149 perusahaan yang masalah sengketa pajaknya ditangani oleh Gayus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika