REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ekonom Universitas Indonesia Dorodjatun Kuntjoro Jakti menilai saat ini sibuk reformasi melupakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana (KB), padahal untuk memulai kembali program itu perlu waktu lama.
"Saat ini kita nomor empat terbesar di dunia, program KB seperti terlupakan sejak era reformasi ini," kata Dorodjatun dalam orasi ilmiah di Gedung Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jakarta, Rabu.
Menurut dia, akan berbahaya sekali jika program pengendalian penduduk terlupakan karena untuk memulainya kembali perlu waktu yang lama dan biaya tidak kecil. "Berbeda dengan program-program fisik, program pengendalian penduduk merupakan program yang menyangkut banyak aspek termasuk kelembagaan, budaya, agama, kepercayaan, dan lainnya," kata mantan Menko Perekonomian itu.
Dorodjatun menyebutkan, diperlukan waktu paling tidak selama 10 tahun untuk kembali menyiapkan pelaksanaan program pengendalian penduduk jika program itu terhenti. "Kegagalan dalam pelaksanaan pengendalian penduduk pada akhirnya juga akan mengancam kehidupan demokrasi yang kita bangun selama era reformasi ini," ucapnya.
Ia mengharapkan, pelaksanaan program pengendalian penduduk pada saatnya nanti akan memberikan pertumbuhan penduduk nol persen atau "zero growth". Menurut dia, pihak asing pernah memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Indonesia dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk karena program itu dapat diterima oleh masyarakat.
"Saat itu, sifat program masih 'top down' di mana garis komando sangat kuat. Ini tidak akan cocok dengan kondisi sekarang di mana semua bersifat 'bottom up'," tuturnya. Menurut dia, penanganan terhadap masalah-masalah kependudukan tidak bisa diselesaikan secara "ad hoc" (sementara) dan jangka pendek. Tetapi, perlu penanganan secara komprehensif dan jangka panjang.
Dorodjatun juga menyebutkan bahwa daya saing investasi di Indonesia tinggi karena upah yang murah seperti terjadi pada tahun 1960-an tidak akan pernah terjadi lagi pada masa yang akan datang. "Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang mengatasi masalah jarak dan waktu maka belum tentu jumlah penduduk yang banyak akan menjadi daya saing kita seperti tahun 1960-an. Generasi baru harus membenahi diri, sehingga mampu bersaing," paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sensus penduduk pada tahun 2010 ini. BPS memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai sebanyak 234,2 juta atau naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
