REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dinilai kurang. Dari 208 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemda provinsi, kabupaten/kota, hanya tiga persen yang kondisi infrastrukturnya baik. Selebihnya 51 persen kondisinya sedang, dan 39 persen kondisinya dikategorikan buruk. Sedangkan sebanyak 6 persen BLK belum berfungsi optimal dan dalam proses perbaikan.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membutuhkan anggaran Rp 10 Triliun untuk melakukan revitalisasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) Unit Pelaksana teknis daerah (UPTD) milik pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang kondisinya tidak terurus.
"Keberadaan BLK-BLK memang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kempetensi para pencari kerja. Ini karena program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri, “ kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam keterangan persnya kepada Republika, Selasa (3/8).
“Saat ini terdapat 11 BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) milik Kemenakertrans kondisinya sangat baik dan menjadi center of exellence, namun masih terdapat 208 BLK yang dikelola pemerintah daerah yang kondisinya memmprihatinkan dan perlu dibenahi,” kata Muhaimin.
Oleh karena itu, tambah Menakertrans, Pihak Kemenakertrans akan memprioritaskan revitalisasi BLK tersebut. Menakertrans menjelaskan ada tiga komponen penting dalam menjalankan revitalisasi BLK, yakni orientasi yang jelas, infrastruktur peralatan dan instruktur yang berkualitas. ” Agar keberadaan BLK lebih optimal, perencanaan awal harus dilakukan dengan matang serta tujuan dan programnya terukur. Bukan sekadar membangun gedung-gedung pelatihannya saja.”
Sementara itu, Plt. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenakertrans, Abdul Wahab Bangkona mengatakan pemda kurang mempunyai komitmen dalam program ini. “Selain itu kendala lainnya, sebagaian besar Pemda belum melihat BLK sebagai investasi dalam pengembangan SDm di daerahnya," katanya. Imbasnya, mereka tidak mengalokasikan biaya operasional untuk BLK secara optimal.
Saat ini jumlah pencari kerja dan pengangguran yang bisa dilatih di BLk masih sedikit. Pada 2009, Kemenakertrans hanya dapat melatih 107.000 orang peserta untuk mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan di BLK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika