REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tugas dalam bidang pertahanan negara juga diemban oleh sipil. Menurut Presiden, dalam era sekarang ini tidak perlu ada lagi dikotomi antara sipil dan militer. Di dalam TNI sudah ada perubahan doktrin bahwa TNI tidak lagi menjalani politik praktis
“Saya kira era ini telah tiba, tidak perlu ada dikotomi antara sipil dan militer, semunya mengemban tugas negara,” kata Presiden ketika memberi arahan pada peserta The Future Defense Leaders Workshop 2010, di Istana Negara, Jumat (30/7). Workshop itu diikuti 88 peserta yang terdiri dari 53 perwira TNI dan 35 sipil.
“Dulu pernah ada jarak antara militer dan nonmiliter antara mahasiswa di perguran tinggi dan taruna di akademi, tapi dengan demokrasi sekarang ini, dengan perubahan doktrin di TNI tidak lagi menjalani politik praktis, sudah tidak ada lagi barrier, jarak, dan semua mengemban misi yang ditugaskan kepada Saudara semua,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, pada abad ke-21 ini harus dicapai Indonesia yang maju, ditandai oleh rakyat sejatera dan bermartabat. “Kita ingin di abad ini menjadi developed nation. Kita ingin tingkat kesejahteraan rakyat atau taraf hidup rakyat kita juga meningkat,” kata Presiden. Indonesia juga harus tampil di dunia Internasional dengan peran positif.
“Masa depan seperti itu tidak datang sendiri. Kita punya potensi, peluang, tapi not to be taken for granted,” kata Presiden. Hal itu, lanjut Presiden, bisa dicapai kalau bangsa ini berikhtiar, bekerja keras, dan bersatu menghadapi tantangan. Selain itu, diperlukan pula bangsa Indonesia yang memiliki identitas dan karakter.
“Dalam era modernisasi dan globalisasi pun kita mesti menjadi manusia dan bangsa yang beriman dan berkarakter baik. Kita harus menjadi masyarakat yang religius, sesuai dengan agamanya masing masing,” kata Presiden. Menurut Presiden, perlu ada kontrol agar apa yang dilakukan masyarakat bangsa dan negara ini dalam bingkai moral, etika, budi pekerti, dan kesantunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
