REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPP Partai Golkar akan memberikan sanksi bagi anggota DPR Partai berlambang Pohon beringin ini yang membolos rapat-rapat di DPR. Ini ditegaskan Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar di Jakarta, Kamis (29/7).
‘’Kami akan meminta pada pimpinan fraksi agar tidak segan-segan untuk mengambil tindakan bagi anggota DPR dari Golkar yang bolos dan tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat. Mereka dipilih rakyat,’’ ujar Idrus Marham di DPP Partai Golkar.
Ditambahkan Idrus, pada akhir September tahun ini, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kader Partai Golkar. Baik itu pejabat lembaga pemerintahan ataupun dari anggota fraksi. ‘’Kalau kemudian ditemukan sesuatu yang tidak baik, mereka bias dimutasi misalnya ke komisi lain. Bahkan jika pejabat-pejabat atau pimpinan lemnbaga pemerintahan dari Golkar ditemukan juga tidak baik dan kinerjanya tidak bagus, jelas akan kami ganti,’’ tambah Idrus.
Menurut Idrus, jika belum cukup, masih ada sanksi yang lebih berat dari itu. Salah satu poin penilaian kinerja anggota dewan ini, kata dia, adalah dari evaluasi absensi kehadiran rapat-rapat.
Lebih lanjut Idrus mengungkapkan bahwa prinsipnya adalah perlu diatur lagi mengenai format persidangan di DPR. ‘’Jadi anggota DPR tidak saja hadir di persidangan sekadar untuk legitimasi sidang itu kuorum atau tidak. Namun bisa lebih dari itu, mereka bisa lebih produktif lagi menuangkan pikiran-pikirannya,’’ tegasnya.