REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Seorang senator senior Amerika Serikat, 22 Juli, menyuarakan penyesalan akan pelanjutan hubungan dengan pasukan khusus Indonesia. Ia mengatakan satuan tersebut harus memecat petugas yang terlibat dengan kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam.

Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS pada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tidak mengungkap penyesalan, secara umum belum mereformasi dan tidak akuntabel. "Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan," kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, berkunjung ke Jakarta pada Kamis, mengumumkan bahwa AS akan meneruskan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elit yang terlibat dengan operasi besar di Indonesia pada masa lalu. Pemerintah Obama mencari cara untuk membangun hubungan dengan Indonesia, negara Muslim terbanyak di dunia, yang telah berubah dalam tempo satu dekade menjadi demokrasi dipimpin oleh sipil.

Tetapi Gates mengatakan hubungan dengan Kopassus akan terbatas pada tahap awal dan AS hanya akan mengembangkan kerja sama bila unit tersebut dan keseluruhan militer Indonesia, melakukan reformasi. "Sejauh ini, dengan mencabut perwira Kopassus yang terlibat dengan penyalahgunaan dan berjanji untuk bekerja sama dalam penuntutan atas kejahatan masa lalu dan masa depan," kata Leahy.

Leahy, yang mengetuai sub-komite Kepatutan Senat yang berwenang untuk pendanaan kegiatan luar negeri, lega bahwa Gates tidak mengumumkan kerja sama penuh. "Melihat perkembangan dalam kerja sama bersyarat ini lebih bijak daripada langsung terjun sepenuhnya," tambahnya.

"AS dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama, dan saya mencari cara ke depan yang konsisten dengan kepentingan dan nilai kita. Saya harap itu bisa terjadi," katanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Philip Crowley, mengatakan bahwa pemerintah AS telah mendiskusikan keputusan mengenai Kopassus dengan legislatif AS dan menjelaskan bahwa Indonesia telah mendapat kemajuan dalam hal hak asasi manusia.

"Dengan itu, kami akan membuka mata. Kopassus memiliki masa lalu yang kelam. Kami mengetahuinya. Kami akan mendorong Indonesia untuk tetap pada komitmennya," jelas Crowley. "Ini bukan jalan berliku. Kami pikir hubungan ini bisa membantu meningkatkan kemampuan militer Indonesia," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika