REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, menilai para pengunjuk rasa dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai orang-orang yang kurang waras. Demonstrasi KAI di Gedung MA beberapa waktu yang lalu justru berujung pada kericuhan.
Tidak hanya ricuh, para pengacara yang berdemonstrasi itu pun merusak beberapa barang-barang milik MA. "Kalau saya pribadi menganggap mereka kurang waras," ujar Harifin ketika ditemui wartawan di Gedung MA, Jumat (16/7). Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data terkait pengrusakan itu untuk dilaporkan kepada kepolisian.
Demonstrasi tersebut sebenarnya bermula karena menurut KAI, kesepakatan perdamaian dengan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada 24 Juni 2010 silam, berat sebelah. Kesepakatan itu justru menetapkan Peradi sebagai wadah tunggal bagi para pengacara. Padahal, sebelumnya hal tersebut sudah dicoret karena untuk menetapkan nama wadah tunggal itu, baru akan dibahas dalam musyawarah nasional (munas) tahun 2012 nanti.
Kemudian dari perjanjian perdamaian itu, MA mengeluarkan surat nomor 089 kepada pengadilan tinggi sebagai penguat keputusan bersama tersebut. Hal inilah yang justru membuat KAI berang, karena pihaknya sulit untuk berperkara di pengadilan.
Karena ketidakpuasan itu, saat wakil para demonstran diizinkan bertemu dengan pimpinan MA, ada seseorang yang justru menuding salah satu pimpinan MA telah menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait manipulasi perjanjian perdamaian itu.
Menanggapi hal tersebut, Harifin justru mempertanyakan latar belakang tuduhan itu. "Cobalah masuk di akal tidak itu, bagaimana bisa suap Rp 1 miliar, mereka sendiri yang datang," ujarnya.
Pada tanggal 21 Juni, Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, datang bersama Otto Hasibuan ke MA. Bahkan ketika itu Indra sendiri yang menyatakan pihaknya telah bersatu ke dalam Peradi. "Ada banyak saksi waktu itu," ujar Harisin. Menurutnya ketika sikap itu berubah 180 derajat, dia memahaminya sebagai sebuah tindakan dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika