REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Guru Besar Sejarah Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Prof Dr Azyumardi Azra menilai tidak adanya wakil perempuan dalam Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjukkan kemunduran dalam organisasi tersebut. Hal tersebut, ujarnya, menunjukkan tidak adanya kepedulian terhadap perempuan dalam kepemimpinan kolektif Muhammadiyah.
“Saya kecewa dengan tidak adanya calon perempuan itu. Ini ada gejala kemunduran, “ cetusnya dalam jumpa pers di Yogyakarta, Senin (5/7).
Menurutnya, selama ini belum ada wacana dalam internal Muhammadiyah untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam PP. Untuk itu, dia berujar perlu adanya sosialisasi terkait perwakilan perempuan dari tingkat nasional hingga ranting di dalam kepengurusan Muhammadiyah.
“Keterlibatan perempuan ini harus mulai diwacanakan. Saya lihat, Aisyiyah memiliki cukup banyak calon pimpinan yang punya kapasitas. Kepedulian di dalam keluarga Muhammadiyah tentang hal ini tidak ada, “ ujarnya.
Diungkapkannya, 13 orang yang duduk di PP seharusnya bisa bersepakat untuk mengupayakan adanya keterwakilan perempuan. Bahkan, dia berujar jika tidak ada aturan tersebut dalam Anggaran Dasar Muhamamdiyah maka perlu ada dibuat aturan khusus. “Kalau perlu pakai Fiqih darurat karena ini untuk kepentingan publik secara keseluruhan, “ cetusnya.
Terkait wacana penambahan enam orang dalam PP, Azra mengharapkan semuanya berasal dari wakil perempuan. “Selain mengembangkan organisasi, harus juga dicapai organisasi yang multigender, “ ujarnya.
Perempuan, lanjut Azra, merupakan salah satu kekuatan islam di Indonesia. Bahkan, dia berujar kekuatan perempuan Islam di Indonesia sebenarnya bisa menjadi model bagi Negara-negara lain. Hal tersebut lantaran, ujarnya, perempuan di Indonesia memiliki posisi tinggi dalam aktualisasi diri.
“Di negara lain, perempuan justru banyak yang disegregasikan. Karena itu, pemberdayaan dan pengarusutamaan perempuan di Muhammadiyah perlu ditingkatkan, “ ujarnya.
Sementara itu, salah satu Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Masyitoh Chusnan mengatakan belum ada tanggapan dari Panitia Pemilihan terkait nota keberatan mengenai tidak adanya wakil perempuan dalam 39 calon PP Muhammadiyah yang dilayangkan sebelumnya. Dikatakannya, nota tersebut dikirimkan sebelum pemilihan PP Muhammadiyah dilakukan agar dijadikan catatan tersendiri. “Kalau sekarang tidak diakomodasi, kami berharap ini jadi pertimbangan dalam Mukatamar selanjutnya, “ ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
