REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pimpinan Pusat Aisyiyah yang didukung oleh seluruh Pimpinan Wilayah Aisyiyah di 33 provinsi melayangkan nota keberatan atas hasil pemilihan 39 calon anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 karena tidak mencerminkan keterwakilan kaum perempuan.
"Perempuan adalah termasuk dalam anggota Muhammadiyah, sehingga seharusnya ada keterwakilan perempuan oleh perempuan dalam kepemimpinan persyarikatan itu," kata Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trias Setiawati, di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, dalam sebuah rumah yang beranggotakan kaum laki-laki dan perempuan seharusnya kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk bersuara, sehingga perempuan tidak hanya bersuara di kamar sendiri untuk kemudian didengarkan kaumnya sendiri.
"Aisyisyah mempercayai proses pemilihan calon anggota tetap PP Muhammadiyah yang dilakukan melalui sidang tanwir, tetapi nama-nama perempuan itu akhirnya tersisih dan tidak masuk sebagai 39 calon anggota," katanya.
Ia menegaskan, hasil pemilihan tersebut juga membuat Aisyiyah merasa kepemimpinan kolektif Muhammadiyah tidak menghargai seluruh kontribusi yang telah dibukukan persyarikatan perempuan tersebut, sekaligus tidak mencerminkan semangat muktamar yang menegaskan adanya penghargaan atas kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Strategi Praktis
Di dalam nota keberatan tersebut, Aisyiyah mendesak agar Muktamar Muhammadiyah ke-46 mempertimbangkan terwakilinya perempuan oleh perempuan di PP Muhammadiyah periode 2010-2015 melalui "affirmative action" sebagai strategi praktis
Sedangkan langkah strategis jangka panjang adalah mendesak adanya perubahan sistem pemilihan anggota PP Muhammadiyah dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang seimbang dalam menempatkan keanggotaan laki-laki dan perempuan, misalnya dalam perbaikan proporsi tanwir atau utusan daerah.
Nota keberatan tersebut disampaikan kepada panitia pemilihan PP Muhammadiyah dan ke PP Muhammadiyah. "Mudah-mudahan ada tanggapan karena keterwakilan perempuan itu penting," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi Jawa Timur Esty Martiana Rahmi menyatakan, Aisyiyah bukan hanya sekadar organisasi perempuan yang bergerak untuk kepentingan kaumnya, tetapi juga menyasar ke berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi.
Namun, salah satu kendala yang masih dihadapi perempuan agar memiliki peran yang lebih tinggi di dalam masyarakat adalah masih adanya sistem sosial yang membuat perempuan terkooptasi oleh kaum laki-laki.
"Kaum perempuan telah mendapatkan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan, tetapi kaum laki-laki tidak mendapat pengertian yang sama, sehingga pemberdayaan perempuan pun kembali terhambat," katanya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, juga terjadi di internal organisasi Muhammadiyah seperti yang tercermin dari hasil pemilihan anggota PP Muhammadiyah, yaitu tidak adanya keterwakilan perempuan.
"Persyarikatan Muhammadiyah belum memiliki pemahaman peran Aisyiyah. Sehingga pemahaman tentang pemberdayaan perempuan juga harus diberikan kepada kaum laki-laki agar mereka mengerti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika