REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdathul Ulama (NU), Hasyim Muzadi menghormati keteguhan Muhammdiyah dalam perjuangan melawan intervensi. Menurutnya, masalah intervensi merupakan persoalan kehormatan dan jati diri organisasi.
"Saya tidak ingin mengatakan Muktamar NU di Makassar beberapa waktu lalu terdapat intervensi atau tidak agar tidak subyektif. Lebih baik kita serahkan saja kepada umat untuk menilai," kata Hasyim saat berbicara dalam diskusi Ormas Islam Rentan Intervensi yang berlangsi di Gedung PP Muhammdiyah, Jakarta, Jum'at (25/6).
Hasyim berpandangan, intervensi memang berdampak buruk terhadap keberadaan organisasi. Alasannya, kata dia, intervensi berakibat pada pemimpin yang tidak tahu arah karena diarahkan, hilangnya kemandirian, pergeseran Ideologi dan polarisasi konflik internal organisasi.
"Organisasi berbasis agama didirikan untuk mencegah mungkar dan menyokong yang makruf. Karenanya, tidak bisa ditempatkan sebagai oposisi dan bagian dari pemerintah," ungap Hasyim.
Ia kemudian merujuk pada intervensi yang dilakukan orde baru terhadap partai dan ormas. Menurutnya, pemimpin yang tampil melalui kendaraan terintervensi biasanya sesaat menikmati, dan selanjutnya diabaikan."Kalau kebutuhan sudah selesai akan sulit kembali dipercaya masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, bila dikaitkan dengan perhitungan 'manfaat' yang diperoleh hanya fasilitas minimal yang diberikan pada satu atau dua orang. Namun, akibatnya, dapat merusak organisasi, prinsip perjuangan, umat dan agama. "Intervensi adalah sesuatu yang tidak dikhendaki karena kalau dikhendaki namanya kolaborasi. Sehingga yang terpenting adalah kesatuan dan persatuan internal," ujarnya.
Karena itu, Hasyim berpandangan sebaiknya bukan hanya Muhammdiyah saja yang harus melawan intervensi tetapi semua kelompok memabntu Muhammadiyah dalam hal ini untuk tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
