REPUBLIKA.CO.ID,SIDOARJO--Sekitar 80 warga yang mengaku perwakilan dari empat desa korban lumpur Lapindo, menggelar demo di kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (24/6). Mereka mendatangi Pansus Lumpur Lapindo DPRD, karena merasa ditipu dan cicilan yang seharusnya diterima dari PT Menarak Lapindo Jaya (MLJ) justru tetunggak sampai tiga bulan terakhir.

Puluhan perwakilan warga korban lumpur lapindo itu berasal dari empat desa, yaitu Desa Renokenongo, Siring, Kedung Bendo, dan Jatirejo, Kecamatan Porong Sidoarjo. Para korban lumpuir di kawasan tersebut yang masih belum tuntas pembayaran ganti ruginya sebanyak 13.257 berkas.

Warga menuntut agar pembayaran yang harus dilakukan MLJ secara tunai. Alasannya, karena tidak sedikit warga yang justru merasa ditipu. Itu mengingat, di antara mereka ada sekitar 77 berkas warga yang sudah menandatangani kuitansi pembayaran ganti rugi secara lunas. Namun, sampai saat ini mereka masih belum menerima uangnya.

'’Ini kan sama dengan penipuan. Mereka yang tidak tahu apa-apa, langsung disodori kuitansi. Tapi, pembayaran uangnya tidak dilakukan sehingga warga merasa ditipu,’’ protes Parlan yang juga diamini Koordinator Warga Empat Desa, M Zainul Arifin, usai bertemu dengan Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo.

Selain itu, warga juga menuntut pembayaran cicilan sebesar Rp 5 juta untuk tanah kering atau sawah dan Rp 15 juta untuk tanah rumah dan bangunan per bulan. Sebab, mereka mengaku sudah tiga bulan ini belum dibayar. Bahkan, ada yang mengaku sudah empat bulan belum dibayar sama sekali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika