REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah berniat menyempurnakan program-program aksi bantuan sosial serta memperbaiki peraturan perundang-undangan berkaitan peningkatan kesejahteraan rakyat agar tepat sasaran. Dalam pengantar sebelum memulai rapat kabinet terbatas membahas Ssistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di kantor Presiden, di Jakarta, Kamis (17/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah sesungguhnya sudah menjalankan kebijakan perangkat undang-undang dan aturan .
Namun, karena selalu terdapat dinamika dalam kehidupan negara maka pemerintah berkewajiban setiap saat menelaah dan memperbaiki kebijakan-kebijakan serta program aksi berkaitan bantuan sosial dan ketentuan perundang-undangan. ''Menyangkut jaminan sosial nasional harus menuju pada amanah undang-undang, harus diperbaiki, disempurnakan undang-undang termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat agar tepat sasaran dan efektif, tidak tumpang tindih, menyimpang di sana sini,'' jelas Presiden.
Menurut Presiden, SJSN adalah perwujudan pembangunan untuk semua yang berkeadilan sehingga harus dijalankan dalam bentuk program-program aksi kesejahteraan rakyat. Kepala Negara mengatakan, dalam APBN sudah banyak subsidi demi meringankan beban kehidupan rakyat yang nilainya mencapai Rp 200 triliun. Di antaranya subsidi Rp 90 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), sekitar Rp 60 trliun untuk listrik, dan belasan triliun untuk pupuk.
Selain itu, menurut Presiden, sumber daya dalam APBN harus ada yang dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada golongan masyarakat tertentu agar memiliki pendapatan layak untuk kehidupan sehari-hari. Bentuk bantuan itu, lanjut dia, bisa terdiri atas bermacam-macam program aksi seperti biasa dijalankan negara maju dan berkembang seperti bantuan kepada golongan lanjut usia, penyandang cacat, serta korban bencana alam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
