REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Teten Masduki menilai Presiden SBY tak konsisten terkait pembatalan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra.

"Memang Presiden menunjukkan inkonsitensi dalam meyikapi kasus kriminalisasi pimpinan KPK," kata Teten saat dihubungi Selasa (16/6) siang.

Hal ini ia katakan menilik reaksi Presiden terkait ditolaknya permohonan banding Kejaksaan Agung atas pembatalan SKPP Bibit-Chandra. Menurut Teten, sikap Presiden saat ini cenderung lepas tangan, berbeda saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat dulu. "Kita harus ingat dulu presiden reaksinya begitu cepat saat lihat tekanan publik atas kriminalisasi KPK. Tapi sekarang saat tekanan publik lemah presiden tidak bersikap apapun," kata Teten.

Hal ini, menurut Teten, ironis karena rekomendasi penghentian perkara datang dari Tim 8 yang waktu itu dibentuk Presiden. Semestinya, Presiden juga konsisten mempertahankan rekomendasi Tim 8 tersebut.

Ke depan, ia meminta Presiden kembali pada sikap pembelaan terhadap KPK yang dulu ia tunjukkan. Jika tidak demikian, menurutnya sikap SBY menunjukkan bahwa pidato SBY yang meminta kasus Bibit-Chandra diselesaikan di luar pengadilan hanya ajang cari popularitas. "Seolah presiden hanya melakukan tindakan saat memiliki interest politik yang berdampak pada populritasnya, tambah Teten.

Sebelumnya, di Kejaksaan Agung, Staff Khusus Presiden, Denny Indrayana mengatakan bahwa Presiden tak akan campur tangan terkait pembatalan SKPP Bibit-Chandra. Presiden menyerahkan pada Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan yang sesuai kewenangan mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika