REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah hingga saat ini belum berani mengambil keputusan terkait pengembangan lapangan gas Donggi-Senoro. Menko Perekonomian Hatta Radjasa hanya menyatakan, keputusan tentang Donggi-Senoro akan segera diputuskan.
''Segera diputuskan, tolong tanya ke Menteri ESDM,'' kata Hatta seusai rapat kerja gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI tentang pasokan gas dalam negeri di gedung DPR RI, Rabu (16/6). Namun jawaban ini hampir sama dengan jawaban-jawaban pemerintah sebelumnya. Di mana kerap kali pihak pemerintah menyatakan bahwa proyek lapangan gas Donggi Senoro akan segera diputuskan.
Bahkan sepanjang raker, meski ada sejumlah anggota DPR yang menanyakan tentang kepastian Donggi-Senoro, Menko Perekonomian tidak sedikitpun menyentuhnya. Dalam raker tersebut anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Soetan Bathugana sempat mempertanyakan kelanjutna nasib Donggi Senoro.
''Donggi Senoro ini kenapa lambat ditandatangani. Sudah 20 tahun tidak jalan-jalan, kalau besok-besok ditandatangani, Qatar, Australia sudah mulai memporduksi gas, Donggi Senoro bisa benar-benar tidak laku,'' kata Soetan. Soetan menantang pemerintah untuk menyelidiki tender di proyek tersebut yang dinilai Soetan ada main-main. ''Coba bongkar itu, KPPU juga menyelidiki karena dicurigai ada titip-titipan, bongar itu,'' kata Soetan.
Soetan mengingatkan, terkait kasus Donggi-Senoro ini pemerintah jangan sampai melakukan kesalahan seperti pemerintah sebelumnya. ''Kesalahan bapak-bapak dulu jangan sampai diulangi,'' kata dia.
Jawaban sedikit gambaran nasib proyek Donggi-Senoro datang dari Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh. Darwin mengakui, terkait proyek Donggi-Senoro pemerintah berada dalam posisi tidak muudah. ''Banyak yang mengingatkan kami untuk cepat-cepat memutuskan dan tdiak sedikit pula yang meminta kami hati-hati,'' kata Darwin.
Darwin mengungkapkan, alokasi gas Donggi Senoro ini menurut Undang-Undang sedapat mungkin seluruhnya untuk domestik. ''Namun harus diingat juga faktor keekonomian, sehingga ini menjadi tugas tim teknis ESDM serta tim independen untuk mengkajinya mana kira-kira yang terbaik,'' kata Darwin.
Saat ini lanjut Darwin, pertimbangan lainnya adalah mengukur biaya investasi agar seefisien mungkin sehingga proyek tersebut terjamin kelanjutannnya. ''Yang jelas pemerintah akan daam mengambil keputusan ini dengan mengedepankan praktek-praktek usaha yang sehat,'' kata Darwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika