REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sejumlah anggota DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mencari solusi masalah kekurangan pasokan gas bagi industri nasional. "Supaya jelas dan kita bisa membuat keputusan politiknya," kata anggota Komisi IV Rosyid Hidayat dalam rapat kerja gabungan Komisi IV, VI, dan VII DPR dengan pemerintah di Jakarta, Rabu (16/6).
Menurut dia, kebijakan pasokan gas negara akan berdampak luas terutama kepada sektor pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian bagi 43 juta petani. "Tulang punggung pertanian kita ialah industri pupuk yang memproduksi sekitar 7,87 juta ton per tahun," ujarnya.
Ia mengkhawatirkan terjadinya krisis pasokan gas--bahan bakar utama industri pupuk--yang diprediksi terjadi pada 2012. "Jadi masalah ini penting untuk diselesaikan, kalau forum tidak bisa menyelesaikan, bentuk saja pansus untuk mencari sumber masalahnya," ujarnya.
Ia menyayangkan keputusan pemerintah yang memutuskan perpanjangan kontrak ekspor gas dengan negara lain. "Kita sudah tahu defisit, tapi masih ada perpanjangan kontrak gas. Kontrak seharusnya habis pada 2011, namun ada lagi 2016-2020 yang ekspornya sekitar 2 juta ton per tahun," ungkapnya.
Senada dengan dia, anggota Komisi VII, DPR Totok Daryanto, mengatakan, rapat kerja gabungan harus menghasilkan tindak lanjut berupa pembentukan panitia kerja soal gas. "Harus ada tindak lanjut apakah dalam bentuk panitia khusus atau penugasan komisi terkait soal gas untuk PLN dan BUMN strategis lain seperti industri pupuk agar bagaimana kebutuhan gas bisa dipenuhi. Harus ada pengesahan secara politik," ujarnya.
Toto mengatakan BUMN seperti PLN, Pertamina dan PGN merupakan milik pemerintah, sehingga boleh saja pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada BUMN. "Beginilah kalau pemerintah tidak tegas dan jelas dalam sebuah kebijakan. Pengesahan politik itu jelas, jangan malu-malu kita berpihak pada BUMN. Itu harus dilakukan sebagai tugas dari konstitusi," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika