REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono menegaskan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah bukan sekedar wacana atau kata-kata, tapi serius menjadi perhatian dan dijalankan. ''Reformasi birokrasi bukan hanya kata-kata tapi dijalankan dalam pemerintahan sekarang ini,'' katanya saat memberikan arahan pada 'Rakerja Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara', di Istana Wapres Jakarta, Rabu (16/6).

Hadir dalam acara itu Mendagri Gamawan Fauzi, Menpan dan Reformasi Birokrasi EE mangindaan, serta Kepala BPKP Mardiasmo. Wapres mengatakan, pemerintah tidak mau mengobral kata-kata megenai reformasi birokrasi, tapi menjalankannya dengan nyata.

Menurut Boediono, pemerintah saat ini telah menyiapkan disain utama dan kerangka dasar reformasi birokrasi yang akan menjadi pegangan untuk dijalakan. ''Ini akan menjadi program yang berorientasi menghasilkan dan akan terus diukur dan dimonitor,'' ujarnya.

Diingatkan Wapres, reformasi birokrasi akan menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan agar efektif dan bersih. Dengan adanya reformasi birokrasi, lanjutnya, maka diharapkan tidak ada lagi kewenangan publik yang disalahgunakan oleh pejabat publik. ''Reformasi birokrasi harus dimulai dari atas, tidak bisa dimula dari bawah, semisal tukang ketik dan itu harus menjadi komitmen bersama,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika