REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rencana pimpinan MPR memperingati hari Pancasila 1 Juni 2010 mendapat kritikan. Anggota MPR, AM Fatwa, menilai peringatan itu sarat muatan politis.
Menurut Hatta, peringatan pidato Bung Karno tentang Pancasila itu terlalu dipaksakan. Ini mengingat belum ada keputusan atau landasan hukum yang disebut sebagai perayaan hari lahir Pancasila itu.
''Gagasan ini semata karena Ketua MPR, Taufik Kiemas, seorang tokoh utama PDIP. Dan PDIP telah menjadikan 1 Juni 1945 sebagai ideologi partai. Bisa diartikan pimpinan MPR memperingati ideologi perjuangan suatu partai,'' kritiknya, Ahad (30/5).
Ia jelaskan, di MPR belum ada keputusan pasti terkait perayaan. Sebagian MPR bersikap hati-hati menyikapi soal sensitif ini. Ditambah lagi, keputusan memperingati tidak sesuai tata tertib MPR, yaitu pimpinan MPR hanya melaksanakan putusan MPR dan mendapat persetujuan rapat gabungan dengan fraksi/kelompok DPD.
Hatta menepis anggapan bahwa ia tidak setuju perayaan Pancasila 1 Juni. Ia menegaskan, yang ia tidak setuju adalah dilembagakannya peringatan ini oleh lembaga resmi negara. Ia pun mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah ini dan menanti respons. ''Meski saya tidak setuju, saya berusaha hadir dan menghormati lembaga MPR,'' katanya.