REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggaran Rp 1,2 triliun bagi pembangunan gedung baru DPR dinilai berangkat dari rencana teknis yang tidak terbuka ke publik. Sebagai penerima manfaat, DPR seharusnya memaparkan rencana dari Kementerian Pekerjaan Umum terlebih dahulu.
Direktur Indonesia Budgeting Center, Arif Nur Alam, mengatakan selama polemik pembangunan gedung baru berlangsung, DPR tidak pernah sekali pun mengajak Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai pembuat rencana, untuk memaparkan secara teknis rencana tersebut. "Paparan harusnya datang dari Pekerjaan Umum," ujar Arif, Jumat (28/5).
Alasannya, kata dia, hanya Kementerian Pekerjaan Umum yang bisa memberi jawaban apakah anggaran sebesar itu benar-benar akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang wajar. Apabila paparan cuma diutarakan lewat mulut anggota BURT, Arif menganggap skenario anggaran yang digelembungkan patut diduga sedang terjadi.
Transparansi dalam pembangunan gedung baru pun dinilai Arif wajib dilakukan DPR karena UU Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan itu. "DPR harus menjadi contoh, teladan, sebelum nantinya ia mengawasi implementasi undang-undang itu," katanya.
Menilik pembangunan gedung Nusantara I pada tahun 1997 senilai Rp 120 miliar, maka rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,2 triliun dianggap Arif tidak lazim. Kata dia, ada distorsi fungsi penggunaan anggaran DPR yang tidak memerhatikan kondisi sesungguhnya masyarakat.
"Masalahnya bukan terletak pada jumlahnya," tutur dia. Tetapi pada kebiasaan DPR yang sulit mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta tidak adanya jaminan perbaikan kinerja setelah proyek itu diadakan. Arif menyarankan, BURT segera melakukan paparan publik bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
