REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada menilai sikap Presiden SBY yang melepas Sri Mulyani ke Washington untuk menjabat direktur pelaksana Bank Dunia kian membuktikan pimpinan negara tunduk pada mafia peradilan hukum internasional

''Membiarkan Menkeu Sri Mulyani ke luar negeri, berarti Presiden tunduk pada konspirasi internasional, yang ingin menyelamatkan Sri Mulyani lepas dari jeratan keadilan hukum di tanah air,'' kata Ridwan Budiman, humas BEM UGM, yang mejadi koordiator dalam aksi BEM UGM, 19 Mei.

Kedatangan para aktivis BEM UGM ini diterima langsung ketua DPRD DIY Yoeya, Yoeke Indra Agung Laksana. Kepada para mahasiswa ini, Yoeke mengatakan ia sepakat bahwa kasus Bank Century harus dituntaskan secara hukum, dengan menyeret siapapun yang bersalah dalam kasus itu ke pengadilan.

Tujuannya, kata Yoeke, agar masyarakat merasakan bahwa memang penegakan hukum di negeri ini berasaskan keadilan, tanpa pilih kasih. Ia juga setuju rakyat Indonesia harus terus mengawal penegakan hukum kasus Bank Century ini, agar bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Dalam aksinya ini, BEM-UGM menegaskan bahwa putusan Sri Mulyani untuk ''kabur ke luar negeri bukan solusi''. Mereka juga mengatakan sudah muak dengan tindakan aparat hukum yang terkesan tak serius dalam membongkar kasus bailout Bank Century setuntas-tuntasnya.

Menurut dia, seharusnya bila Presiden SBY dan jajaran instasi hukum di Indonesia serius untuk menyelesaikan kasus Bank Century seadil-adilnya, Sri Mulyani sebaiknya ditahan dulu di tanah air. ''Bila memang sudah terbukti tak bersalah, baru dia dilepas ke luar negeri,'' kata Ridwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika