REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) berterus terang soal seluk-beluk kasus Bank Century. PDIP tetap yakin SMI sebagai korban dari kesepakatan politik yang berujung pada pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab).

''Dengan mengorbankan Sri Mulyani, dicapai keseimbangan baru. Dengan keseimbangan ini, baik Presiden, lembaga negara, dan Sri sendiri tidak dirugikan,'' ujar anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/5).

Terkait kasus Bank Century, Hendrawan mengkalkulasi kesalahan Sri Mulyani hanya 27,5 persen. Menurut dia, bahkan Sri Mulyani sangat kritis terhadap proses penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sampai akhirnya terpaksa memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Daripada Sri Mulyani 'curhat' secara informal, Hendrawan mengharapkan, Sri Mulyani menjelaskan kegelisahannya pascamundur dari jabatan menkeu dalam sebuah konferensi pers. ''Itu yang kami ingin, Sri Mulyani bernyanyi untuk ibu pertiwi, bernyanyi untuk negeri ini,'' kata Hendrawan.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan, Sri Mulyani mungkin bisa diberikan ruang untuk menjelaskan soal kasus Bank Century di Tim Pengawas rekomendasi DPR atas kasus Bank Century. ''Fraksi-fraksi di Tim Pengawas masih berdebat untuk memberikan tempat kepada Sri Mulyani,'' kata Pram.

Usai rapat tertutup Tim Pengawas pada Rabu (19/5), Tim Pengawas memutuskan, pemanggilan Sri Mulyani tidak dilakukan dalam waktu dekat. ''Suatu hari jika dianggap perlu kami panggil. Sekarang ini kami konsentrasi dulu mengundang aparat penegak hukum,'' kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Ikuti Whatsapp Channel Republika