Senin 17 May 2010 23:30 WIB

Pemerintah akan Batasi Pemekaran Wilayah

Rep: Rosyid Nurul Hakim/ Red: Budi Raharjo
Mendagri Gamawan Fauzi
Foto: Yogi Ardhi/Republika
Mendagri Gamawan Fauzi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri membahas jumlah ideal daerah di Indonesia bersama gubernur, bupati, dan wali kota. Rapat tertutup ini terkait dengan desain besar penataan daerah.

''Saya berharap gubernur dan bupati atau walikota bisa memberikan masukan konstruktif dan substansial, khususnya mengenai estimasi jumlah maksimal daerah otonom,'' ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, saat membuka rapat kordinasi desain besar penataan daerah di Indonesia, di gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/05).

Hasil dari rapat ini, nantinya akan menjadi modal bagi pemerintah saat berdiskusi tentang desain besar penataan daerah dengan DPR pada bulan Juni nanti. Desain ini sangat penting untuk memberikan arah sekaligus rambu-rambu tentang penataan daerah di Indonesia.

Namun ketika ditanya wartawan seusai membuka rapat itu terkait jumlah ideal itu, Mendagri enggan menjawabnya. ''Jumlahnya ini yang masih rahasia,'' kilahnya.

Saat ini banyak daerah yang mengantri untuk dimekarkan. Data terakhir, permohonan pemekaraan yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri mencapai 150 permintaan. ''Saya tidak mau menyebutkan jumlahnya nanti masyarakat sudah bereaksi dulu sebelum kita bahas,'' jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement