REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Maraknya pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi membuat Presiden Susilo Bambang prihatin. Kondisi itu bukanlah sinyal yang baik dan tidak patut disyukuri. Presiden prihatin karena di sana-sini masih terjadi korupsi.

''Masih terjadi kasus korupsi lebih dari seratus pejabat yang saya izinkan untuk diperiksa oleh penegak hukum, saya pikir sudah cukup seratus, tapi saya hitung kembali sudah 150. Ini bukan prestasi dalam arti kita syukuri,'' kata Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/5).

Sidang itu dihadiri oleh semua anggota kabinet. ''Kita prihatin masih saja ada kasus-kasus seperti itu. Akibat yang lain, banyak hasil atau capaian program yang kita rasakan tidak maksimal,'' keluh Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan pentingnya untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi dinilainya masih berjalan kurang maksimal. ''Saya minta tanggung jawab kita benar-benar untuk ini, jangan dianggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi, tugas yang sangat penting kita jalankan,'' serunya.

Apalagi, kata Presiden, Indonesia menuju ke desentralisasi fiskal yang makin luas di tahun-tahun mendatang. ABPN yang dikelola akan mendekati Rp 1.500 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika