JAKARTA--Penunjukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi //Managing Director// Bank Dunia mengundang banyak reaksi. Salah satunya, penunjukan ini dianggap sebagai bagian dari strategi darurat untuk menyelamatkan Sri Mulyani.

''Ini exit strategy Bank Dunia dan Pemerintah SBY untuk Sri Mulyani, biar mantan ketua KSSK dan Menteri Keuangan ini 'salah tanpa ketok asor' (salah tanpa terlihat rendah) dalam kasus Century,'' kata Direktur Eksekutif Econit, Hendri Saparini, di Jakarta, Rabu (5/5).

Percepatan penyelamatan ini, ujar dia, juga penting segera dilakukan karena Sri Mulyani pun akan segera terindikasi terlibat dalam berbagai kasus pajak. ''Tidak hanya dalam kasus Ramayana, tapi juga Asian Agri. Bahkan, segera menyusul beberapa perusahaan migas dalam dan luar negeri,'' ungkapnya.

Menurut Hendri, wajar saja jabatan ini diberikan Bank Dunia. Karena, ujar dia, Sri Mulyani sudah banyak 'berperan' menguntungkan Bank Dunia ketika institusi itu merugi. Demikian juga dalam pemberian gain bagi pemodal Amerika Serikat melalui global medium term note (GMTN) yang berbunga tinggi. ''Satu lagi, saat ini utang Indonesia 90 persen dikelola Bank Dunia,'' kecamnya.

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau menjadi managing director, kata dia, akan sama saja berkuasa terhadap keuangan Indonesia. Hendri berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan SBY tidak begitu saja melepas Sri Mulyani. Kejelasan kasus Century dan pajak, harus tuntas dulu. ''Bank Dunia juga harus menghormati kedaulatan hukum dan politik serta masyarakat Indonesia yang menginginkan kasus Century dituntaskan untuk mengembalikan kredibilitas pemerintah dan Bank Indonesia,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika