JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para politikus untuk tidak memasuki ranah hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak memasuki wilayah politik. Presiden menyebutkan campur tangan politik dalam penanganan hukum merupakan salah satu 'penyakit' yang mencemari penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Presiden, intervensi politik yang disertai politik uang sangat melengkapi kerusakan penegakan hukum. ''Kuncinya, politisi jangan masuki ranah hukum dan penegak hukum jangan masuki ranah politik, supaya terbebas dari kontaminasi dan benturan kepentingan apa pun,'' serunya dalam sambutannya pada pembukaan rapat kordinasi dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).

Karena itu, Kepala Negara mengajak politikus dari jajaran legislatif maupun eksekutif pusat dan daerah guna sungguh-sungguh menghormati kewenangan dan indepedensi penegak hukum. ''Campur tangan pihak mana pun tidak sesuai dengan supremasi hukum apakah campur tangan eksekutif, legislatif, LSM, dan pihak mana pun harus dicegah dan dihindari. Ini yang bikin rusak,'' katanya.

Selain campur tangan politik, Presiden menyebutkan enam masalah lain dalam bidang penegakan hukum, yaitu korupsi, mafia dan kolusi dalam penegakan hukum, hukuman yang tidak tepat karena terlalu berat atau ringan, keadilan bagi pihak korban, pemasyarakatan dan integrasi sosial bagi mantan narapidana, serta pencegahan dan penangkalan tindak kejahatanan.

Presiden mengatakan, pemerintah memfokuskan kebijakan guna mengatasi tujuh masalah utama dalam bidang penegakan hukum tersebut. Rapat konsultasi antara penegak hukum diikuti oleh jajaran kepala pengadilan tinggi seluruh Indonesia, kepala kejaksaan tinggi, seluruh Kapolda, serta jajaran dinas Kementerian Hukum dan HAM.

Pada pembukaan rapat itu, Presiden menyaksikan penandatanganan piagam kesepakatan bersama pembentukan forum koordinasi dan konsultasi penegak hukum, Mahkumjakpol, oleh Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri. Presiden berharap keterpaduan antar penegak hukum tersebut tidak hanya di atas kertas, tapi benar-benar tercipta sinergi guna mewujudkan keadilan untuk semua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika