JAKARTA--Pemerintah mulai membahas jaminan sosial untuk kesehatan. Pembahasan itu ditandai dengan rapat yang untuk kali pertama digelar di Kantor Wakil Presiden. Rapat yang dipimpin lansung Wapres Boediono itu juga dihadiri sejumlah menteri terkait.

Jaminan sosial kesehatan ini akan melengkapi keberadaan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang lebih dulu ada. ''Tampaknya layanan yang sudah ada akan ditambah. Sebab yang paling penting adalah, jika ada layanan itu tentu ada permintaan,'' kata juru bicara wapres, Yopie Hidayat, di Istana wapres, Jakarta, Jumat (30/4).

Karena itu, kata dia, ketersediaan alat kesehatan serta tenaga kesehatan pun harus terjamin. Hal ini cukup menyulitkan pelaksana program di daerah, karena penyaluran hal-hal terkait cukup sulit karena ada keterbatasan infrastruktur di daerah. Selain itu, menurut Yopie, harus juga ada perbaikan sistem pendidikan di tenaga medis. ''Kita tak cuma mau layanan dasar dengan dokter umum tapi juga spesialis,'' jelasnya.

Karena itulah, Yopie menegaskan, rapat yang berlangsung bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana; dan Kepala Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, ini masih harus menempuh rangkaian yang panjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika