JAKARTA--Sensus penduduk (SP) akan dilakukan pada 1 Mei 2010. Kasubbag Sosialisasi Kegiatan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Bambang Pamungkas, mengatakan, pihaknya sudah siap mendata penduduk se-Indonesia.
"Sekarang saatnya penelusuran lapangan sebelum proses sensus benar-benar dilakukan," ujar Bambang, Rabu (28/4).
Menurut Bambang, masyarakat tidak boleh menolak sensus. Ada sanksi jika masyarakat menolak sensus seperti yang diatur dalam UU No 16/1997 tentang Statistik, Pasal 38. Kemudian dalam Pasal 39 juga ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan mencegah, menghalangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik diancam hukuman pidana paling lama lima tahun, dan denda paling banyak Rp 100 juta.
Warga yang menolak didata dalam Sensus Penduduk (SP) 2010 diancam hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp 25 juta. Namun, Bambang menegaskan lebih baik menggunakan pendekatan persuasif dibandingkan penerapan sanksi. "Kalau bisa persuasif kenapa harus menggunakan sanksi hukum," ujarnya.
SP 2010 akan dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta, 1-31 Mei 2010. Hanya saja, Bambang menuturkan ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah melakukan SP. Misalnya saja di Bali. "SP 2010 sudah dilakukan di Bali pada 7 April lalu," jelasnya.
Ada beberapa faktor SP 2010 tersebut dilakukan lebih awal. "Pada Mei mendatang, di Bali akan diadakan pemilukada. Jadi sensus diadakan lebih awal," jelasnya.
Bambang menolak jika dikatakan SP 2010 di Bali curi start. "Kami mengkhawatirkan ada efek-efek yang tidak mengenakkan saat SP 2010 dan pemilukada jika dilakukan serempak," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Suhartono mengatakan, SP 2010 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data dasar kependudukan, sebagai sarana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan. ''Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan. Masyarakat jangan menutup diri pada kehadiran petugas pencacah lapangan (PCL) ke rumah-rumah,'' pintanya.
Suhartono mengatakan, untuk menyukseskan SP 2010, pihaknya siap mengerahkan 5.222 petugas guna mendata seluruh warga Jakarta Barat, sebanyak 3.821 orang di antaranya merupakan petugas PCL, 1.272 petugas koordinator tim (kortim), dan 129 petugas koordinator lapangan (korlap).
Sensus terakhir dilakukan pada tahun 2000. Saat itu, katanya, jumlah penduduk di Jakarta Barat tercatat 1.906.385 jiwa, terdiri atas 964.733 laki-laki dan 941.652 perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika