GIANYAR--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sempurna, namun itu tidak menjadi tanda bahwa reformasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Reformasi justru telah berjalan dengan baik, tetapi sistem desentralisasi yang mengedepankan otonomi daerah tetap harus dikawal.

"Otonomi daerah dalam implementasinya masih ada ekses, belum pas di sana sini," kata Presiden dalam hari ketiga Rapat Kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di Istana Tampaksiring, Rabu (21/4). Meski demikian, Presiden menilai bahwa proses reformasi yang mengedepankan otonomi daerah sudah berjalan sebagai mana mestinya.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah, Presiden menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan yang dimaksud adalah berbagai tingkat pemerintahan harus saling mendengarkan. Pemerintah pusat harus mendengarkan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Pemerintah provinsi harus mendengarkan pemerintah kabupaten/kota, begitu pula sebaliknya.

"Masih banyak aspek yang mesti didiskusikan, (yaitu) aspek pusat dan daerah; sektoral dan regional; dalam negeri dan luar negeri; jangka panjang dan menengah," kata Presiden. Menurut rencana, Presiden akan menutup Raker pada Rabu (21/4) petang nanti dan diakhiri dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai solusi permasalah yang mengemuka dalam Raker itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika