Rabu 08 Mar 2023 15:41 WIB

Pengamat: Usung Capres Eksternal Ancam Pengkaderan Golkar

Pengamat politik sebut pengusungan capres dari eksternal mengancam kaderisasi Golkar.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Bilal Ramadhan
Penari dengan membawa bendera partai golkar. Pengamat politik sebut pengusungan capres dari eksternal mengancam kaderisasi Golkar.
Foto: Republika/Prayogi
Penari dengan membawa bendera partai golkar. Pengamat politik sebut pengusungan capres dari eksternal mengancam kaderisasi Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Partai Golkar, PPP dan PAN terus ditimpa isu perpecahan. Apalagi, partai-partai di dalamnya seperti PPP dan PAN terus dikaitkan dengan nama-nama di luar KIB jelang Pilpres 2024.

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, dalam peta perkoalisian Partai Golkar tetap memainkan peran penting dalam peta kandidasi Pilpres. Bahkan, KIB yang dipimpin Partai Golkar bisa jadi penentu kemenangan.

Baca Juga

"Pengalaman Partai Golkar menjadi bagian dari kekuasaan dan pemerintahan tetap akan dibutuhkan," kata Yusak kepada Republika, Rabu (8/3/2023).

Belakangan, partai-partai di KIB malah banyak menyebut nama-nama orang di luar KIB sebagai capres-cawapres yang layak diusung dalam Pilpres. Ia merasa, sebagai partai papan atas idealnya Golkar memang mendorong kader-kader sebagai capres.

Apalagi, melihat partai-partai besar di koalisi lain seperti PDIP yang pasti akan mengajukan capres dan Partai Gerindra yang solid mengusung nama Prabowo Subianto. Ia melihat, ada efek negatif jika Golkar tidak mengajukan capres.

"Kalau hanya menyediakan tiket bagi capres eksternal, nanti fungsi perkaderan Golkar menjadi tumpul," ujar Yusak.

Dekan Fisip Universitas Sutomo itu menekankan, jika tradisi mengambil capres ekternal ini dilembagakan tentu akan mendegradasi peran parpol itu sendiri. Termasuk, dalam rekrutmen dan seleksi kepemimpinan politik bagi kader-kader.

Yusak berpendapat, mengusung capres-capres eksternal dan cuma menjadi pendukung dalam pemilihan presiden merupakan tradisi politik yang tidak sehat. Terutama, bagi institusionalisasi partai politik sendiri sebagai pilar penting demokrasi.

"Apalagi, Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 memang memberikan mandat kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi capres 2024," kata Yusak.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu PAN, Ketua Umum Zulkifli Hasan turut berseloroh soal pasangan capres-cawapres. Namun, nama-nama yang dikodekan merupakan sosok-sosok di luar KIB, bahkan di luar PAN.

Kemudian, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Mbah Moen jadi salah satu pembahasan yang diungkap ke publik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement