REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan masalah isu penimbunan atau mafia beras yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan pihak PT Food Station Cipinang Jaya selaku pengelola Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada Rabu (8/2/2023).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyampaikan bahwa memang ada mafia beras di DKI Jakarta, bahkan menyebut dirinya mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Permasalahan mafia beras merupakan perkara yang dinilai sulit diatasi di Jakarta.
"Beras di DKI akan selesai kalau selama yang main ini-ini saja. Saya tahu orang-orangnya yang mafia beras di DKI dan saya sangat tahu beras yang dioplos punya siapa, karena memang ini kesalahan dari atas, dari Bulog yang seharusnya kapasitas diberikan sekian tapi dipotong separuh, ini menyebabkan pengoplosan, paling tidak harus antisipasi, paham benar mafia-mafia beras," kata Hasbiallah atau kerap disapa Hasbi kepada Direktur Utama Food Station Cipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Hasbi mengatakan, pihak Food Station Cipinang Jaya harus melakukan hal yang lebih dari biasanya atau tidak normal saja. Melainkan perlu upaya tegas untuk melakukan pembenahan terhadap permasalahan pangan yang krusial tersebut.
"Kalau selama ini hanya melakukan hal-hal seperti ini saja, normal-normal saja, sampai kita mati juga enggak selesai. Saya minta Bapak ini harus abnormal karena pangan di DKI tidak akan mungkin berhasil kalau pemimpinnya enggak kuat-kuat benar, terutama beras. Jangan sampai kejadian seperti saat Covid-19, banyak beras yang enggak pantas dimakan rakyat dan distributornya dia-dia saja, sudahlah berhentilah untuk monopoli beras!" tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Achmad Yani merasa prihatin dengan adanya isu mafia beras. Dia berharap masyarakat tidak dibuat terus-terusan resah dengan adanya kesulitan masalah pangan.
"Jangan sampai warga gelisah dan resah soal kesulitan barang dan masalah harga. DPRD berharap agar harga-harga tidak naik betul-betul dikendalikan karena masyarakat sudah sulit ekonominya. Membeli dengan harga normal saja sudah sulit apalagi harga naik, adanya BUMD untuk memberi perhatian pada hal ini, apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Food Station Cipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengaku tidak benar-benar mengetahui perihal adanya mafia beras di PBIC. Namun dia tak menampik adanya pengoplosan beras yang terjadi di pasar induk tersebut.
"Sepanjang saya jadi Dirut Food Station, saya belum pernah menemukan adanya mafia, tapi ada indikasi pedagang melakukan pencampuran beras," kata Pamrihadi.
Pencampuran beras tersebut diketahui diantaranya beras dari Sulawesi yang teksturnya pera dicampur dengan beras dari Jawa Tengah yang notabene bertekstur lembek, sehingga menghasilkan beras dengan tekstur relatif ideal atau seimbang.
Contoh lain pencampuran varietas beras yang beraroma seperti beras pandanwangi dari Cianjur dengan beras lainnya yang cenderung tidak beraroma.
Lebih lanjut, Pamrihadi malah berseloroh mengenai pernyataan Hasbi yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang melakukan mafia beras. Dia mengajak Hasbi untuk bertandang ke kantor Food Station Cipinang Jaya di Jakarta Timur.
"Untuk memahami mafia-mafia beras mungkin saya mesti belajar dari Kyai Hasbi siapa-siapa saja, mampir-mampir, datang-datang ke Food Station dengan senang hati," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
