REPUBLIKA.CO.ID,MANADO - - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) Kemendagri melaksanaakan kegiatan Kursus Singkat bagi Ormas untuk Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Jumat (27/01/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari Pengurus Ormas di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, R. Ferry Sangian dalam sambutannya ia menerangkan bahwa saat ini jumlah Ormas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 116 Ormas namun yang aktif sangatlah sedikit dan Ormas asing berjumlah 6.
“Pemantauan orang asing lebih sulit dikarenakan bersembunyi dipekerjaan seperti pertambangan," kata Ferry Sangian.
“Upaya pencegahan radikalisme ini tidak cukup hanya dengan deklarasi dan cukup merasa aman dengan keadaan saat ini. Gerakan untuk menggoyahkan Ideologi Bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah masuk melalui mempengaruhi sistematika kehidupan antara lain di sekolah-sekolah, kampus, dan tempat ibadah," tegas Ferry Sangian.
Dalam kesempatan ini Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Prayogo Hari Cahyono mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakat, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Risnandar Mahiwa mengatakan, keberadaan Ormas sangatlah besar di Indonesia dengan jumlah 514.656 Ormas. Ormas-Ormas tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Kemendagri sebagai pembina Ormas yang terdaftar di Pemerintah telah melakukan Pemberdayaan Ormas seperti Kemitraan dengan mendukung kegiatan Ormas sesuai bidangnya.
“Kemendagri sebagai panitia seleksi akan melakukan verifikasi data bagi pengurus Ormas yang ikut menjadi peserta pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI hari ini," ujar Prayogo.
Sebagai Informasi Prayogo menerangkan, bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah yang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Ormas diharapkan dapat melakukan pendidikan politik bagi Kader Ormas dan Pendidikan dari Kader Ormas kepada masyarakat sehingga presentase pemilih cerdas dapat meningkat," terang Prayogo.
“Peran Ormas pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yaitu membantu menyiapkan Kader Ormas dan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang, mewujudkan pola interaksi yang sehat dan lebih luas, antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat," tambahnya.
“Ormas dapat menjadi penyeimbang dan penenang antar kelompok melalui kegiatan yang lebih sistemik, terarah pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sehingga mampu mencegah potensi konflik dimasyarakat," tegas Prayogo.
Acara kemudian dilanjutkan oleh paparan para narasumber yang salah satunya adalah Tenaga Ahli Profesional Bidang Ideologi Lemhannas R.I., Albertus Magnus Putut Prabantoro. Ia menjelaskan, Tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke 6 Dunia untuk kekayaan sumber daya Geologi terbesar, hal ini menjadi target bagi Negara Asing dengan berbagai cara untuk mengambil keuntungan dari NKRI seperti banyak tenaga asing yang mengambil peranan .
“Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan melindungi. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional," ujarnya.
“Ormas sebagai agent of change bagi kemajuan pembangunan nasional, harus memajukan masyarakat, jika belum wajib Ormas menyesuaikan program sesuai program pemerintah," kata Albertus Magnus.
“Perubahan karakter bangsa dapat dilihat dari dampak negatif media sosial yaitu mempengaruhi tata nilai kehidupan, memudarkan nilai-nilai asli bangsa, berbagai fenomena post-truth dibutuhkan kecerdasan pikir dan sikap dalam menerima setiap informasi yang diterima," ujar Albertus Magnus.
Dalam kesempatan ini Kepala KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon, memaparkan Pemilu yang didalamnya ada persatuan dan konflik merupakan sarana pemilu berwawasan nusantara yang mengutamakan persatuan memiliki tantangan paten, yaitu Konflik;" jelas Meidy Tinangon.
“Pada prinsipnya pemilu merupakan sarana konflik yang terlembaga. Disebut sarana konflik, karena adanya rivalitas dan kompetisi dalam perebutan kekuasaan Eksekutif maupun Legislatif," katanya.
“Pengalaman Polarisasi Bangsa disaat pemilu hingga pasca pemilu diharakan melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa termasuk Ormas, pemilu dapat kondusif," ujar Meidy Tinangon.
Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Zulkifli Densi, menjelaskan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sulut mendapat peringkat ke 2 di Indonesia.
“Bawaslu Sulut mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Sulut agar bersama-sama untuk berperan serta dalam pemilu sekaligus menciptakan pemilu yang aman," ujar Zulkifli Densi
“Kerawanan pemilu seperti politik uang diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada Bawaslu. Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pencegahan sekaligus tindakan dalam pelanggaran," kata Zulkifli Densi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
