REPUBLIKA.CO.ID, MUBAR -- Pejabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara Dr Bahri belum genap setahun menjabat. Ia bertekad terus menggali potensi yang dimiliki pemerintah terus digali.
Sejumlah inovasi pun akhirnya berbuah hasil. Mulai dengan meningkatnya capaian kinerja tahunan baik dalam aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, aspek pembangunan maupun aspek kemasyarakatan.
Bahri tepat tujuh bulan memimpin Kabupaten Muna Barat (Mubar). Sejak resmi menjabat pada 27 Mei 2022 lalu, Bahri bersama jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Mubar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja tahunan baik dalam aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, aspek pembangunan maupun aspek kemasyarakatan.
Berkat pengalaman yang matang di dunia birokrasi, yang pada saat ditugaskan sebagai Pj Bupati Mubar masih menjabat sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka tanggung jawab dan tugas sebagai Pj Bupati Mubar dapat dilaksanakan dengan baik.
"Strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam tujuh bulan pertama dapat berjalan dengan baik yang difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan aspek pemerintahan. Strategi dan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, tidak terlepas dari adanya harmonisasi kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta peran masyarakat dan dunia usaha yang mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Mubar," kata dia, Jumat (27/1/2023).
Untuk menjalankan strategi dan kebijakan yang sudah direncanakan, maka upaya peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan prioritas dengan cara melakukan rasionalisasi belanja pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022.
Kinerja pembangunan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2022 dijelaskan secara rinci dalam empat poin. Pertama, kata dia, Peningkatan Pelayanan Publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pj Bupati Mubar Bahri menitikberatkan pada kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi. Beberapa program/kegiatan dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2022. Kedua, lanjut dia, pengendalian inflasi daerah.
"Dalam rangka penanggulangan inflasi, ada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mubar Tahun 2022," kata dia.
"Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan yang dilakukan Bahri diawali dengan mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur," kata dia menambahkan.
Lalu keempat, perbaikan aspek pemerintahan. Dalam perbaikan aspek pemerintahan, Bahri fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD yang mendorong kemandirian ekonomi wilayah.
Perbaikan tata Kelola pemerintahan dalam 6 bulan pertama bertugas, Bahri mengawalinya dengan menertibkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kita (DPRD) kalau perlu datang menghadap langsung ke Kementrian Dalam Negeri untuk meminta perpanjangan pak Bahri sebagai Pj Bupati Mubar,” lanjutnya.
Dilansir dari Antara, Bahri berharap setelah dilantiknya sebagai Pj Bupati oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada 27 Mei 2022 kehadirannya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Saya harap semua lapisan masyarakat di Muna Barat bisa bekerja sama dan membangun sinergitas demi kemajuan pembangunan daerah yang lebih cepat," katanya.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu mengatakan, dalam konteks pembangunan, dirinya tidak memiliki visi-misi. Yang dilakukannya hanyalah menyelaraskan rencana pembangunan Presiden dan Gubernur Sultra ke rencana pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat.
"Visi-misi saya adalah visi-misi gubernur dan presiden. Sekarang adalah bagaimana caranya kita membangun Muna Barat dengan kebersamaan. Karena saya sebagai putera Muna Barat, kebijakan yang akan saya lakukan bisa diterima dengan baik," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Masyarakat dan anggota DPRD Mubar merespons positif. Mereka mendukung Bahri, dan meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk kembali menjadikannya Penjabat (Pj) Bupati hingga 2024 ke depan.
Wakil Ketua DPRD Mubar, Agung Darma mengungkapkan kepemimpinan Bahri banyak membawa perubahan dan perkembangan. Salah satunya adalah program pembangunan kompleks perkantoran Bumi Praja Laworoku, Masjid Agung, penataan birokrasi dan kebijakannya yang memihak kepada masyarakat kecil.
“Saya (Wakil Ketua DPRD Mubar) mendukung secara penuh perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Mubar, Bahri hingga 2024 nanti. Untuk itu, kami meminta Mendagri Tito Karnavian untuk kembali memperpanjang masa jabatannya,” kata Politisi Partai Demokrat Mubar ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
