Malang - Jelang Idul Adha atau Hari Raya Qurban Tahun 2022, jajaran Forkopimda Jatim menggelar Rapat Kordinasi Percepatan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Ballroom Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Senin (30/5/2022).
Rakor dilakukan untuk menemukan langkah strategis agar wabah PMK tidak semakin meluas di Jatim. Rakor diikuti oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Danrem se Jatim.
Juga bupati dan walikota se Jatim, kapolres dan dandim se Jatim, Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Pusvetma, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kepala Besar Veteriner Wates, serta kepala dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan se Jatim.
Baca juga : Kemenko PMK: Digitalisasi Aksara Sejalan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental
Sejumlah pakar seperti Guru Besar Bidang Virologi dan Imunologi Universitas Airlangga Prof Dr. drh. Fedik Abdul Rantam, Guru Besar Kedokteran Unair Prof. Dr. Drs. Suprapto Ma’at, serta Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH RI Dr. drh. Nuryani Zainuddin juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta para bupati dan walikota se Jatim untuk segera menerbitkan SK pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK di wilayahnya masing-masing. Satgas ini nantinya gabungan baik dari jajaran TNI, Polri maupun instansi terkait.
"Bupati dan walikota, mohon segera mengeluarkan SK pembentukan Satgas PMK ini berkoordinasi denga dandim dan kapolres. Terutama di titik-titik pengumpulan hewan kurban. Sehingga hari ini harus lebih restriktif tempat di mana masyarakat bisa mengakses hewan qurban," terang Khofifah.
Selain membentuk satgas, bupati dan walikota juga bisa segera mengeluarkan surat edaran terkait panduan pemotongan hewan qurban. Salah satunya dengan menentukan lokasi pemotongan hewan qurban di titik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tertentu supaya proses pemantauan bisa lebih terkawal.
Baca juga : Daging Ternak yang Kena PMK Aman Dikonsumsi Manusia, Ini Syaratnya
Pengawasan dan pengecekan ini difokuskan di sejumlah daerah di Jatim yang memiliki populasi sapi potong tertinggi. Lima besar daerah populasi sapi potong terbesar di Jatim Tahun 2022 antara lain Sumenep, Tuban, Kabupaten Probolinggo, Jember dan Bangkalan.
"Karena daerah-daerah ini tidak hanya menjadi supplier hewan kurban di Jatim sendiri, tetapi juga wilayah lain bahkan sampai provinsi lain," terang Khofifah.
Dari catatan Pemprov Jatim, data potensi ketersediaan ternak siap potong di Jatim Tahun 2022 mencatat total sejumlah 1,2 juta ekor. Untuk sapi dari populasi 5,2 juta ekor sapi (sapi potong dan sapi perah) terdapat ketersediaan 441.371 ekor sapi siap potong dan potensi hewan ternak kurban sebanyak 108.136 ekor.
Untuk kambing dari populasi 4,3 juta ekor kambing terdapat ketersediaan 659.270 ekor kambing siap potong dan potensi menjadi ternak kurban 161.521 ekor. Sedangkan untuk domba dari populasi 1,4 juta ekor domba terdapat ketersediaan 490.878 ekor domba siap potong dan potensi menjadi ternak kurban 120.265 ekor.
Baca juga : Hewan Terpapar PMK di Mataram Bertambah Jadi 82 Ekor
Jika dibandingkan dengan pemotongan hewan kurban di Jatim, pada Tahun 2021 total pemotongan ternak kurban sebanyak 396.491 ekor. Rinciannya, sapi sebanyak 70.961 ekor, kambing sebanyak 276.987 ekor, dan domba sebanyak 48.531 ekor.
Jawa Timur memproyeksikan pemotongan hewan qurban di Jatim tahun 2022 sebanyak 432.845 ekor, dengan rincian sapi sebanyak 87.965 ekor, kambing sebanyak 296.349 ekor, dan domba sebanyak 48.531 ekor.
Selain membentuk Satgas di kabupaten dan kota, Khofifah juga meminta para bupati maupun walikota untuk menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi PMK. Serta melakukan pemetaan status bebas, tertular dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa.
"Kemudian juga melakukan pendataan jumlah hewan rentan PMK berbasis desa untuk kesiapan vaksinasi serta penyiapan SDM meliputi dokter hewan di Jatim sebanyak 950 orang dan paramedis veteriner sebanyak 1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal," katanya.
Mantan Menteri Sosial RI ini juga meminta jajaran TNI dan Polri melakukan langkah tindak lanjut pengendalian PMK di Jatim. Yakni bantuan pendampingan pengawasan isolasi dan lockdown pada daerah tertular (desa/kecamatan), bantuan pendampingan pengawasan penutupan sementara pasar hewan.
Baca juga : Kemenko PMK: Digitalisasi Aksara Sejalan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental
Juga bantuan pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK, bantuan sosialisasi pentingnya desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan, serta bantuan pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal.
"Mohon Bhabinkamtibmas dan Babinsa ikut menjaga, mengawal, termasuk lalu lintas blantik atau jagal sapi yang membeli sangat murah sapi yang mengalami simptom ke arah PMK di desa-desa. Prinsipnya peternak harus dilindungi," tegas dia.
Masalah PMK ini, lanjutnya, terus menjadi perhatian semua pihak karena memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Jatim Tahun 2021 sebesar Rp 2.454,5 triliun, kontribusi kambing dan sapi 0,92% atau sebesar Rp 22,58 triliun bagi PDRB Jatim. Apalagi di Jatim banyak peternak rakyat sehingga dampaknya sangat terasa.
"Untuk itu betul-betul langkah promotif, preventif, sampai dengan langkah kuratif dan rehabilitatif penanganan PMK ini harus dilakukan. Termasuk panduan sederhana penanganan PMK bagi para peternak harus disosialisasikan lebih luas," jelasnya.
Hingga 29 Mei 2022, jumlah kasus PMK di Jatim berjumlah 17.934 ekor yang tersebar di 25 kabupaten dan kota di Jatim. Dari jumlah tersebut, 15.521 ekor sapi dilaporkan sakit, 2.289 ekor sembuh, dan 124 ekor mati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
