REPUBLIKA.CO.ID, GROBOGAN — Guna memperbaiki data keluarga penerima manfaat (KPM), baik untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Program Keluarga Harapan (PKH), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bakal melakukan verifikasi data dari Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalkan adanya bantuan yang tidak tepat atau salah sasaran.
Hal ini ditegaskan Guberur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat meninjau penyaluran BST kepada KPM yang berhak, di Desa Pulokulon, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Selasa (3/8). Dalam kesempatan ini, gubernur juga menyerap berbagai informasi dari masyarakat setempat terkait dengan siapa saja penerima manfaat bantuan tersebut.
Usai mendapatkan laporan terkait dengan semrawutnya data penerima manfaat di Kabupaten Klaten, dalam Forum Rembug Desa sehari sebelumnya, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini menelisik kemungkinan hal yang sama di daerah yang lain. Ganjar mendapatkan laporan terkait semerawutnya data pembagian bantuan sosial tunai (BST) oleh sejumlah kades dalam acara Rembug Desa.
“Ternyata, permasalahan data penerima manfaat BST yang tidak sesuai seperti yang dilaporkan salah satu kepala desa (kades) di Kecamatan Manisrenggo, juga saya temukan sendiri di Kabupaten Grobogan ini," kata dia, Selasa (3/8).
Gubernur mengungkapkan, saat melihat data KPM BST di Desa Pulokulon, ia menemukan ada salah satu nama perangkat desa yang mendapatkan BST tersebut. Setelah diklarifikasi, perangkat desa yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengambil bantuan tersebut.
Bahkan saat dikonfirmasikan kepada Kades Pulokulon, disebutkan pihak pemerintah desa pemdes tidak merasa memasukkan nama salah satu perangkatnya dalam daftar penerima manfaat. Karena data tersebut merupakan data KPM BST dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, gubernur juga mendapatkan laporan langsung dari Kades Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Moch Pujiyanto, perihal enam warganya yang mendapatkan bantuan dobel serta nama perangkat desa yang masuk dalam daftar penerima manfaat.
Selain itu, juga ditemukan salah satu nama penerima manfaat yang tercatat merupakan karyawan yang masih menerima gaji tetap sesuai dengan UMK setempat. “Data KPM seperti ini yang mesti kita koreksi lagi,” katanya.
Di lain pihak, Kades panunggalan, Pujiyanto juga mengaku data KPM tersebut berdasarkan data dari Kemensos. “Kita tidak tahu apakah hal itu merupakan kesalahan data, salah tulis atau kesalahan dalam pembaruan data,” tegasnya.
Kepada gubernur, Pujiyanto pun siap memperbaiki dan melakukan verifikasi data penerima manfaat tersebut. Sebab, selama ini tidak ada perbaikan data yang di breakdown ke tingkat desa.
Sementara itu, terkait dengan temuan-temuan di lapangan tersebut, Gubernur Jawa Tengah mengaku sudah menduga persoalan data penerima manfaat bantuan pemerintah pusat bakal banyak ditemukan di lapangan.
“Sudah pasti, makanya kenapa saya datang langsung untuk melakukan pengecekan, agar tahu kondisinya. Kemarin kades-kades sudah banyak memberikan masukan, maka kita akan mengupayakan agar ada perbaikan,” jelasnya.
Gubernur juga mengungkapkan, sudah mengirimkan surat langsung kepada Menteri Sosial terkait hal itu. Prinsipnya Pemprov jawa Tengah meminta data siapa saja yang dapat bantuan di Jawa Tengah dan itu akan dilakukan verifikasi.
"Nanti saya dan teman-teman kades akan melakukan checking. Tadi pak kades sampaikan bagus, ada perangkat yang dapat, ada pegawai yang masih gajian juga dapat. Menurut saya beliau jujur, dan ini memang nggak bener," lanjutnya.
Langkah tersebut, kata Ganjar, juga akan membantu pemerintah pusat untuk ‘membersihkan’ data-data penerima manfaat yang tidak tepat maupun data penerima manfaat yang terdaftar menerima dobel.
“Kita di daerah siap membersihkan, agar tidak terjadi situasi seperti ini. Soalnya kalau menyangkut data bantuan kerap menjadikan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
