REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketika Israel dideklarasikan pada 1948, sekitar 685 ribu imigran Yahudi sudah membanjiri wilayah pendudukan itu.
Pada akhirnya, kedatangan orang-orang Yahudi secara sistematis mengusir orang-orang Arab (Palestina) dari tanah airnya sendiri. Demikian uraian PR Kumaraswamy dalam bukunya yang ensiklopedis, The A to Z of the Arab-Israeli Conflict.
Aliyah yang lantas menjadi okupasi tidak akan terjadi tanpa zionisme politik.Ideologi tersebut mengatasnamakan kerindu an kalangan mistikus Yahudi yang berabad-abad lamanya melangsungkan tradisi ziarah ke Yerusalem. Kalangan salik ini datang tanpa niat politik, apatah menjajah bangsa tempatan.
Mereka hanya konsen pada kepercayaan akan datangnya Juru Selamat di bukit Zion kelak pada akhir zaman. Dengan demikian, zionisme yang diterapkan Israel berbeda daripada zionisme keagamaan sebagaimana para salik Yahudi silam.
Sejarawan Prancis, Roger Garaudy (1913-2012), membedah perbedaan esensial ini di dalam bukunya, The Case of Israel.
Tokoh kunci di balik zionisme politik adalah Theodor Herzl (1860-1904). Empat belas tahun setelah peristiwa aliyah pertama, mantan jurnalis itu menerbitkan kumpulan tulisan, Der Judenstaat (Negara Yahudi).
Dia menegaskan perlunya pendirian sebuah negara Yahudi sebagai tanah air bagi kaum Yahudi yang hidup berdiaspora sebagai minoritas di penjuru dunia.
Der Judenstaat menjadi rujukan utama dalam Kongres Zionis Internasional Pertama yang digelar di Basel, Swiss, pada 1897.Ha sil kongres ini, antara lain, adalah pembentukan Organisasi Zionis Internasional dengan Herzl selaku presiden pertamanya.
Tanpa tedeng aling-aling, Herzl menunjuk wilayah Palestina sebagai lokasi kelak berdirinya negara Yahudi. Hal ini tidak berarti Herzl termasuk kalangan religius, sebagaimana kaum agamis lainnya yang merindukan Juru Selamat di bukit Zion.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
