REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut besaran anggaran untuk membiayai program makan siang dan susu gratis bagi siswa senilai Rp 538 triliun per tahun, perlu ditambah. Sebab, pihaknya berencana untuk memberikan makan siang gratis pula kepala guru-guru di sekolah.
Prabowo menjelaskan, program makan siang dan susu gratis sebenarnya ditargetkan untuk 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Namun, jumlah penerima perlu ditambah berkaca dari hasil pelaksanaan proyek percontohan program makan siang dan susu gratis.
Dalam pelaksanaan pilot project program itu di sejumlah daerah, kata dia, ditemukan fakta bahwa bukan hanya siswa yang kekurangan gizi, tapi juga para guru. Alhasil, tim pelaksana pilot project turut memberikan makan siang gratis kepada para guru kekurangan gizi itu.
"Saya dapat laporan dari salah satu pilot project kita waktu dibagikan makanan untuk anak-anak, ada gurunya yang melihat. Akhirnya nggak sampai hati ya tim masak itu menambahkan untuk guru-guru, ternyata guru-guru makannya lahap juga," kata Prabowo saat berpidato dalam acara diskusi Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Road Map Menuju Indonesia Emas yang digelar Relawan Genderang Indonesia Maju di Pasific Place, Jakarta, Senin (29/1/2024) malam.
Menurut Prabowo, hal itu terjadi karena banyak guru yang penghasilannya sangat rendah. Karena itu, ujar Prabowo, pihaknya berencana untuk memasukkan guru sebagai penerima manfaat program makan siang gratis.
Penambahan jumlah penerima tentu harus disertai penambahan anggaran pembiayaan. Untuk 82,9 orang penerima saja dibutuhkan dana 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp 538 triliun per tahun. Namun, Prabowo mengaku belum menghitung berapa penambahan anggaran yang diperlukan.
"Jadi saudara-saudara, makan siang itu hitungan kita mungkin nilainya sampai sekarang 34 miliar dolar AS tiap tahun, tapi belum dihitung guru. Kalau dihitung guru, nanti akan naik (biayanya)," kata ketua umum Partai Gerindra itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
