REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan per Senin (28/8/2023). Penetapan status itu ditujukan untuk sepuluh kecamatan yang melaporkan dampak kekeringan atau kesulitan air bersih.
“Sebelumnya kan kami sudah tetapkan status siaga darurat di 19 kecamatan, mulai 31 Juli-31 Oktober. Nah, mulai hari ini, kami tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di sepuluh kecamatan,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Aah Anwar Saepulloh, saat dikonfirmasi Republika, Senin.
Menurut Aah, sepuluh kecamatan itu adalah Cigedug, Malangbong, Pakenjeng, Limbangan, Peundeuy, Kadungora, Cikelet, Sukawening, Pameungpeuk, dan Pasirwangi. Status tanggap darurat bencana kekeringan di sepuluh kecamatan tersebut akan diberlakukan hingga 14 hari ke depan.
Aah mengatakan, penetapan status tanggap darurat itu dilakukan agar penanganan bencana kekeringan di lapangan dapat optimal. Ia menjelaskan, ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan.
Salah satunya penyaluran air bersih kepada masyarakat dengan penyediaan toren atau tempat penampungan air. Selain itu, BPBD akan memasang pipa untuk penyaluran air bersih dari sumbernya ke permukiman warga. “Itu akan kerja sama dengan Kodim dan Polres Garut,” ujar dia.
Terkait pemasangan pipa air, Aah mengatakan, akan dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Cikelet, Kadungora, dan Selaawi. Rencana pemasangan pipa disiapkan setelah dilakukan asesmen di lapangan. “Di daerah itu sumber airnya sudah jelas ada dari hasil asesmen, namun cukup jauh, jadi harus dipipanisasi,” kata Aah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, dengan penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan, pemkab dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT). Diharapkan penanganan dampak kekeringan bisa optimal. “Fokus utama penanganan adalah pemenuhan air bersih untuk masyarakat. Kedua, menyangkut masalah pertanian,” kata dia, Senin.
Menurut Nurdin, pemkab akan melibatkan berbagai instansi terkait untuk penyaluran air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Sebagai solusi jangka panjangnya, kata dia, akan disiapkan sumur yang dapat dimanfaatkan warga.
Nurdin mengatakan, program pembuatan sumur itu digagas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut. Dari sumur, rencananya air disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah warga. “Itu sudah kita lakukan. Termasuk TNI/Polri sudah bergerak,” kata dia.
Penyaluran air bersih
Ihwal jumlah warga terdampak kekeringan atau kesulitan air bersih, Aah mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan karena kondisi di lapangan berubah dengan cepat. “Kemarin masih enam kecamatan, sekarang sudah sepuluh kecamatan,” kata dia.
Berdasarkan laporan dan data dari pihak desa, kelurahan, dan kecamatan yang diterima oleh BPBD Kabupaten Garut hingga 23 Agustus pukul 20.00 WIB, ada 19 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan atau kesulitan air bersih. Sejak 23 Juli hingga 23 Agustus 2023, dilaporkan sudah dilakukan penyaluran bantuan air bersih sekitar 64 ribu liter dari berbagai instansi ke wilayah terdampak.
Selain pengiriman air bersih, khusus di Kecamatan Cigedug, Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kabupaten Garut memfasilitasi dua buah toren atau tempat penampungan air masing-masing berkapasitas 2.500 liter pada 18 Agustus 2023. Toren itu menjadi tempat penyimpanan air sebelum dimanfaatkan warga.
Aah mengatakan, apabila nantinya bencana kekeringan atau kesulitan air bersih meluas ke kecamatan lainnya, Pemkab Garut dapat menetapkan status tanggap darurat tahap kedua. Sementara ini, status tersebut difokuskan untuk penanganan di sepuluh kecamatan. “Untuk perpanjangan (status tanggap darurat) kita lihat dulu 14 hari ini. Mudah-mudahan hujan sudah turun,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
